Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membuka suara atas kehangatan wacana denominalisasi rupiah. 

Dia mengatakan bahwa dalam melakukan hal ini, situasi negara harus sedang berada dalam kondisi ekonomi yang prima dan stabil.

Kondisinya harus normal karena negara lain melakukannya dalam kondisi normal,” ungkap Perry dalam konferensi pers, Rabu (24/8/2022).

Wacana ini sejatinya telah keluar semenjak 2017 lalu.

Melansir dari Kompas.com (10/7/20), Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan, Gubernur BI (periode 2013-2018), dan Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengajukan permohonan ini ke Presiden Jokowi.

Namun, dikarenakan landasan hukumnya belum ada, maka program redenominasi yang akan dilakukan di 2020 pun diundur.

Perry juga mengatakan bahwa dengan melakukan denominalisasi rupiah, masyarakat dapat menerima banyak manfaat.

Dari sisi ekonominya, ada banyak manfaat dari redenominasi terutama masalah efisiensi,” jelas Perry, dalam konferensi pers hasil Rapat Pleno XXII ISEI dan Seminar Nasional 2022, Rabu (24/8/2022).

Selain itu juga transaksi keuangan akan menjadi jauh lebih cepat, karena tak perlu menggunakan angka 0 yang banyak.

Transaksi tanpa nol tiga, penyelesaian transaksi akan lebih cepat,” papar Perry.

Sementara itu di sisi lain, Mukhamad Misbakhun, selaku Anggota DPR RI Komisi IX mengatakan bahwa inilah saat yang tepat untuk melaksanakan denominalisasi. 

Justru sekarang adalah momentum terbaik, to show to the world, di saat dunia dilanda resesi,” melansir CNBC Indonesia (24/8). **auh

Foto: Infografis/Redenominasi Mata Uang Rupiah/Edward Ricardo

Baca juga:  Makna Rem Darurat PSBB Jakarta

By FOKAL

Faktual, objektif, dan kontekstual.