Harga tiket pesawat di Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Lonjakan ini merupakan imbas dari kebijakan Menteri Perhubungan yang menyetujui penerapan biaya tambahan (surcharge) yang disebabkan fluktuasi harga bahan bakar.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) 142 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 4 Agustus lalu. Dalam keputusan tersebut, pemerintah memberikan persetujuan pengaplikasian biaya tambahan dari ambang batas atas tarif. Besaran tambahan tersebut adalah 15% bagi pesawat jet dan 25% bagi pesawat baling-baling.

Sejatinya, kenaikan ini merupakan hal opsional bagi maskapai penerbangan, artinya mereka dapat memilih untuk menerapkannya maupun tidak. 

Dalam pantauan CNBC, Senin (8/8), belum ada kenaikan signifikan yang terlihat. 

Harga tiket wisata Jakarta-Bali, misalnya, masih sama dengan harga pekan sebelumnya. Harga tiket pada penerbangan akhir pekan (13/8) dibanderol dengan kisaran Rp 1,04-1,3 juta dari berbagai maskapai seperti Air Asia, Lion Air, Super Air Jet dan Pelita Air. Sedikit di atasnya, NAM Air, Batik Air, hingga Garuda Indonesia menetapkan kisaran harga tiket Rp 1,5 – Rp 1,9 juta untuk sekali penerbangan.

Aturan kenaikan yang dikeluarkan pemerintah ini nampaknya masih akan disesuaikan kembali, terutama dalam tiga bulan ke depan. 

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Nur Isnin Istiartono, mengimbau agar seluruh maskapai penerbangan yang melayani rute dalam negeri mempertimbangkan dan menetapkan harga yang masuk akal untuk para penumpangnya, dikarenakan perekonomian belum pulih sepenuhnya.

Seperti kita ketahui kemampuan daya beli masyarakat belum pulih akibat pandemi Covid-19 namun kebutuhan masyarakat akan transportasi udara harus tetap diperhatikan,” kata Nur Isnin dalam keterangan persnya, Senin (8/8).

Sehubungan dengan kenaikan tiket pesawat ini, pengamat bisnis penerbangan Gatot Rahardjo, mengatakan bahwa pemerintah harus mampu memantau dan mengatur seluruh regulasi yang ada dan bukan hanya mengimbau. 

Baca juga:  Indonesia Baru Pakai 34% Dana Stimulus Ekonomi Covid-19

Sekarang secara de facto terjadi monopoli maskapai penerbangan, tapi secara de jure tidak, karena tidak aturan yang dilanggar oleh maskapai. Artinya, seharusnya pemerintah bisa membuat aturan yang menyeimbangkan bisnis penerbangan dan mengurangi monopoli baik secara de facto dan de jure,” dilansir dari CNBC dalam wawancara Minggu (7/8). **auh

Foto: Pixabay

By FOKAL

Faktual, objektif, dan kontekstual.