Pemerintah Indonesia berminat untuk mengimpor minyak dari Rusia. Hal ini dikarenakan harga minyaknya yang jauh lebih rendah sebesar 30% dari harga minyak internasional.
Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa India pun telah melakukan hal ini.
“Rusia nawarin ke kita. India sudah ngambil, harganya lebih murah 30% dari harga pasar internasional,” jelas Uno, dikutip dari akun instagram pribadi miliknya, Minggu (21/8/2022).
Selebihnya, dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi pun berminat untuk membeli minyak dari Rusia.
“Kalau buat teman-teman CEO Mastermind ambil nggak? Pak Jokowi juga pikir yang sama, ambil.”
Di sisi lain, Fahmy Radhi, selaku Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa Indonesia harus berhati-hati jika keukeuh ingin mengimpor minyak dari Rusia saat ini.
“Memang lebih murah 30 persen, (sebelumnya) Pertamina kan sudah mencoba, tapi apa yang terjadi? ada di cegat oleh kapal Greenpeace, belum lagi nanti sanksi AS seperti yang diterapkan AS ke India. Ini semua harus dihitung,” melansir Kompas.com, Rabu (24/6/2022).
Tentu saja sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia akan sangat berdampak pada sektor perekonomian.
Dalam situasi genting seperti ini, Indonesia tentunya harus berhati-hati dalam bertindak, karena bisa saja Indonesia dituduh membiayai perang Ukraina-Rusia jika mengimpor minyak.
“Indonesia bisa dituduh membiayai perang Rusia ke Ukraina. Ini kan tambah parah, apalagi Indonesia sekarang tuan rumah presidensi G20. Ini bisa sangat mengganggu. Tapi kalau perangnya sudah selesai, saya kira tidak apa-apa,” katanya.
Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sandiaga Uno, bahwa Indonesia harus memiliki kalkulasi yang akurat dan efektif. Jangan sampai terkena dampak negatif akibat perhitungan yang ceroboh.
“Saat ini teman-teman di sektor keuangan lagi ngitung-ngitung. Kita harus tegas, untuk tidak pro terhadap salah satu negara. Kita bisa melewati badai ini dengan baik melalui beragam inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Serta beragam kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu,” ujarnya. **auh
Foto: Pixabay
