Press "Enter" to skip to content

Perlindungan Anak Masih Lemah dalam Sinergi

Sabtu (23/7) Indonesia merayakan Hari Anak Nasional (HAN) yang ke-39. Tema yang diangkat tahun ini adalah: Anak Terlindungi, Indonesia Maju.

Dalam keterangan resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), tema tahun ini diangkat sebagai bagian dari momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi usai pandemi yang melanda tanah air. Pelaksanaan HAN tahun 2022 ini juga sudah mulai memasuki pasca pandemi, dimana terjadi perubahan dalam pola kehidupan anak.

Pascapandemi anak mengalami berbagai persoalan antara lain penyesuaian kembali anak dalam kehidupan bermasyarakat, belajar, dan pemanfaatan waktu luang dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan,” ungkap Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dalam sambutannya.

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait perlindungan anak Indonesia. Salah satu yang terbaru adalah Perpres No 25/2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Aturan ini berisi strategi dalam upaya pemenuhan hak anak yang dijabarkan dalam lima klaster: (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) pendidikan, serta, (5) klaster perlindungan khusus.

Kendati begitu, masih banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Terutama terkait dengan sinergitas dan kolaborasi antar semua elemen pemerintahan mewujudkan perlindungan tadi. Di sektor pendidikan misalnya, kendati sudah ada Perpres dan peraturan dari kementerian, kasus-kasus kekerasan seksual pada anak dan perundungan masih marak terjadi dan kolaborasi penanganannya masih sangat minim. Pembiaran masih merupakan respon yang dominan.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listyarti,membenarkan soal pembiaran dan kurangnya sinergi itu.

Jadi, sebenarnya karena didiamkan maka kemudian terjadi peningkatan (kekerasan seksual). Diam mungkin korban takut bicara, atau pernah lapor tapi gurunya tidak pernah menyelesaikan, pernah lapor orangtua tapi orangtuanya juga tidak bertindak menyelesaikan akhirnya jadi meningkat. Di sekolah juga tidak ada satgas. Demikian pula koordinasi aduan ke Dinas Pendidikan atau KPAI dan lembaga aduan lainnya sering tidak diketahui,” terang Retno pada media Jumat (22/7).

Baca juga:  Kabar Terbaru Soal Gaji ke-13 PNS

Hal ini baru terkait hal yang sifatnya genting seperti kasus kekerasan seksual pada anak. Lantas bagaimana terkait hal yang lebih esensial? KPAI menyebut ada empat hal lain yang juga patut diprioritaskan yaitu pemenuhan kebutuhan anak korban perceraian, kejahatan pada anak berbasis siber, terpaparnya anak dengan radikalisme dan ekstrimisme serta makin minimnya terpenuhi hak bermain pada anak (terutama menyangkut ruang publik yang ramah anak).

Permasalahan-permasalahan tadi memang menyangkut lintas sektor. Maka sinergi adalah kunci utama. Melampaui sekedar jargon dan seremoni.

Sumber Foto: Unicef.org