Press "Enter" to skip to content

Gereja dalam Cengkeraman Politik

Politik adalah realitas yang membayangi setiap entitas. Tak ada yang bisa mengelak darinya. Dalam situasi tertentu, politik bahkan bisa mencengkeram berbagai komunitas, termasuk komunitas agama seperti gereja.

Cengkeraman politik itu bisa diterima dengan sadar, atau disikapi dengan kritis-konstruktif. Di masa Orde Baru, gereja dan lembaga agama lain dicengkeram secara ideologis. Bahkan, pihak-pihak yang kritis diteror dengan penculikan dan kekerasan. Kondisi ini membuat banyak pihak menjadi apatis.

Pasca Orde Baru, di masa Reformasi, gereja dan lembaga agama lain dicengkeram secara pragmatis. Panggung dan lampu sorot politik membuat silau.

Kebebasan yang melimpah ruah di masa Reformasi justru membelenggu gereja-gereja dan lembaga agama lain dalam pilihan-pilihan politik sesaat. Misalnya, ada yang terlibat untuk dukung-mendukung partai politik atau kontestan tertentu dalam perebutan kursi kekuasaan.

Ada pula yang gemar membuka tangan untuk menerima bantuan material. Ironisnya, hal itu terjadi tanpa transparansi. Alhasil, gereja dan lembaga agama lain kerap menjadi tempat cuci uang politisi korup.

Berita yang heboh belakangan ini terkait sumbangan gubernur DKI ke gereja-gereja di Jakarta adalah fenomena gunung es. Banyak politisi memanfaatkan mental miskin gereja dan lembaga agama lain untuk ‘berderma’.

Para pemimpin gereja memang bukan makhluk setengah dewa. Mereka mudah disogok dan menikmati sogokan juga. Mulai dari salam tempel, bertukar nomor rekening, pemberian kunci mobil atau rumah, sampai di bawa jalan-jalan dan ziarah ke tempat-tempat tertentu, di dalam atau pun di luar negeri.

Menerima bantuan tanpa transparansi adalah sogokan. Apalagi dari pemimpin daerah dan politisi korup, itu sebuah tindakan tidak terhormat.

Gereja, sama seperti lembaga agama lain, adalah lembaga moral. Para pemimpin gereja mesti menjaga kesucian lembaga moral itu, bukan melacurkannya.

Para pemimpin gereja semestinya dapat terus mengambil jarak kritis dengan pemerintah, supaya bisa menyampaikan suara profetis dan pastoral politik, termasuk kepada politisi juga pemimpin daerah dan negara yang beragama Kristen.

Dalam konteks masyarakat dan negara, mereka memang pemimpin, namun di gereja mereka adalah umat, warga gereja. Jabatan mereka di negara itu hanya sesaat, sehingga tidak perlu ditatap dengan rasa sungkan berlebihan hanya karena mereka memberikan persembahan ke gereja.

Teruslah mendampingi mereka dengan wibawa rasuli agar para polisi itu menjadi negarawan dan pelayan masyarakat yang takut Tuhan dan berintegritas.

Dengan menjaga jarak kritis dan berpegang teguh pada firman, niscaya gereja dan para pemimpin-pelayannya akan keluar dari cengkeraman politik. Bahkan, gereja dan lembaga agama lain akan menggarami politik dan membawa politik kembali kepada fitrahnya: Politik untuk kesejahteraan seluruh warga polis, kota/negara.

Penulis: Pdt. Dr. Hariman A. Pattianakotta (Koordinator TePi Jabar/Pendeta Universitas Kristen Maranatha)
Foto: onlinekristen.com

Baca juga:  Tanggal 5 Juli dan Dua Cerita Demokrasi Indonesia