Press "Enter" to skip to content

Pergeseran Preferensi Pilihan Politik Kaum Muda dan Transformasi Parpol

Kaum muda bukan pemilik masa depan, tetapi penentu masa kini. Sejarah di banyak negara sudah membuktikan hal itu. Mereka yang disebut pendiri Republik Indonesia (RI) pun berasal dari golongan orang muda. Karena itu, tidak heran kalau Soekarno, Proklamator dan Presiden Pertama RI meminta sepuluh orang muda untuk mengguncang dunia.

Dalam konteks pemilihan umum (Pemilu) yang akan dihelat pada 2024, dari sisi kuantitas, suara orang mudalah yang akan menentukan. Dari data pemilih tetap (DPT) tahun 2019, pemilih berusia 20 tahun mencapai 17.501.278 orang, sedangkan yang berusia 21-30 tahun sebesar 42.843.792 orang. Untuk Pemilu 2024, pemilih milenial dan generasi Z diperkirakan akan mencapai jumlah 60% dari total pemilih.

Menyikapi realitas dan perkiraan tersebut, Pusat Kajian Kebhinekaan dan Perdamaian (PKKP) Universitas Kristen Maranatha berkolaborasi dengan Komite Pemilih (TePi) Indonesia-Jawa Barat telah melakukan sejumlah webinar dan penelitian secara daring di penghujung tahun 2021 (Oktober-Desember). Webinar dan penelitian yang dilakukan merupakan bagian dari proses edukasi politik bagi pemilih muda, khususnya mahasiswa.

Webinar dan penelitian di kalangan pemilih mahasiwa itu memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dan preferensi pilihan politik yang menarik. Pandangan mengenai politik di kalangan mahasiswa begitu beragam. Sebagai gagasan, misalnya, politik dipandang mulia.

Namun, dalam ranah praktis, politik dianggap kotor. Realitas praktis inilah yang membuat sebagian kaum muda, khususnya mahasiswa, menjadi apatis. Namun, ada banyak juga pemilih muda yang kemudian menjadi lebih kritis.

Dari Partai, Figur, ke Isu
Daya kritis sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, dan melalui webinar dan penelitian yang dilakukan PKKP UK. Maranatha dan TePi Indonesia, saya melihat harapan. Suara pemilih muda bukan hanya signifikan dan menentukan, tetapi daya kritis mereka akan mendorong perubahan paradigma partai politik dalam politik elektoral.

Baca juga:  Menerawang Pekerjaan di Masa Depan

Pemilih muda yang kritis tidak melihat partai politik sebagai preferensi utama dalam memilih. Secara umum, kita di Indonesia terbiasa dengan tradisi yang membelah politik dalam aliran nasionalis dan agamis. Namun, tradisi ini menjadi kabur dalam realitas politik.

Koalisi politik ternyata tidak memperhitungkan sejarah dan ideologi partai, tetapi potensi menang dalam Pemilu atau Pilkada. Bahkan, penilitian Ismatu Ropi yang dituangkan dalam buku Religion and Regulation in Indonesia (2017) memperlihatkan bahwa di beberapa daerah pemilihan yang dimenangi partai nasionalis, justru di situ peraturan daerah bernuansa agama ditetapkan.

Artinya, sekat agama dan politik begitu cair dan menggoda, sehingga apa pun ideologi partai politik, politisasi agama masih dipakai sebagai senjata mendulang suara. Inilah yang memunculkan rasa muak di kalangan pemilih muda. Karena itu, warna jaket partai tidak lagi menjadi preferensi utama dalam memilih.

Pemilih muda yang kritis juga tidak lagi terjebak pada figur yang diusung partai. Figur-figur ‘baru’ yang dimunculkan Parpol, baik dari kalangan militer, akademisi, maupun selebriti, banyak yang terbukti gagal atau tidak berprestasi saat mengemban amanah. Banyak dari mereka malah terbelit kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Modal tampang dan gelar atau pangkat tidaklah cukup untuk memikat hati pemilih muda yang kritis.

Pemilih muda kini lebih melihat kepada isu yang related dengan harapan dan pergumulan mereka serta masyarakat luas. Isu-isu spesifik seperti gender, sampah dan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, korupsi, kemiskinan dan keadilan menjadi perhatian utama mereka.

Pemilih muda yang kritis akan memutuskan untuk memilih atau tidak ketika mereka melihat ada tidaknya kepedulian politik dari para calon terhadap isu-isu tersebut.

Trend pemilih muda yang kritis itu membawa partai politik dan semua elemen masyarakat untuk menukik pada substansi politik itu sendiri. Artinya, praksis politik harus menjadi praksis yang solutif demi bonum commune, bukan sekadar pencitraan dan basa-basi untuk mendapatkan suara pemilih.

Baca juga:  Makna 20 Oktober: Presiden dan Jejak Reformasi

Tantangan bagi Transformasi Parpol
Pergeseran preferensi politik itu menjadi tantangan tersendiri bagi Parpol. Partai politik sudah harus melakukan transformasi demi meningkatkan kualitas demokrasi yang substantif di Indonesia. Politik SARA, politik uang, dan politik dinasti bukan lagi sarana untuk meningkatkan elektabilitas. Praktik politik kotor semacam itu justru menyebabkan kemandegkan, bahkan meruntuhkan demokrasi.

Transformasi Parpol akan berdampak pada peningkatan elektabilitasnya, sekaligus memperbaiki kualitas demokrasi, mengingat sistem demokrasi menjadikan Parpol sebagai kenderaan politik satu-satunya. Karena itu, Parpol harus menjadi organisasi modern yang mandiri dan tidak tergantung pada cukong dan figur tertentu.

Parpol mesti serius menjalankan proses pendidikan kader guna menghasilkan kader mumpuni dengan rekam jejak baik, sembari membuka diri pada usulan dan masukan masyarakat melalui mekanisme penjaringan yang dilakukan secara transparan; bukan sekadar formalisme untuk menarik simpati.

Parpol harus membangun pendekatan politik yang elegan, kreatif, dan inklusif terhadap para pemilih, terlebih di era digital sekarang ini.

Penulis: Pdt. Dr. Hariman A. Pattianakotta (Pendeta Universitas Kristen Maranatha, Ketua TePi Indonesia-Jawa Barat)