Press "Enter" to skip to content

Orde Baru Sempat Menghilangkan Empat Nama Tionghoa di BPUPKI

Ketika membuka buku-buku acuan utama penulisan sejarah nasional Indonesia, kami terkejut karena tidak ada satu pun disebutkan tokoh Tionghoa di dalam BPUPKI!

Demikian sejarawan Didi Kwartanada menulis di artikel Detik Februari 2014. Didi menguraikan sejak era kemerdekaan hingga Orde Lama daftar nama anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) selalu dituliskan lengkap di arsip negara dan banyak tulisan sejarah. Daftar itu berisi 68 anggota aktif dari berbagai golongan di Indonesia dan 8 anggota pasif dari pihak Jepang.

Dalam Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945 Djilid Pertama, karya Prof. Mr. Muhammad Yamin, misalnya, jelas disebut nama lengkap dan urutan duduk tiap anggota, termasuk empat orang perwakilan warga Tionghoa, yaitu: Oey Tiang Tjoei, Oei Tjong Hauw, Liem Koen Hian dan Tan Eng Hoa. Buku yang terbit tahun 1959 ini sempat dicetak ulang pada 1971 dan masih memuat fakta yang sama.

Namun, jika menilik Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang terbit perdana pada 1975, ada sedikit pengaburan fakta. Di buku ini ditulis anggota BPUPKI juga termasuk: “…empat orang golongan Cina dan golongan Arab serta seorang golongan peranakan Belanda.

Kalimat ini menjadi tidak jelas sebab empat orang itu dapat mengacu pada golongan Cina dan Arab. Semestinya kalimat itu berbunyi: “… empat orang golongan Cina dan seorang golongan Arab serta seorang golongan peranakan Belanda.” Golongan Arab memang saat itu diwakili oleh satu orang yaitu A. R. Baswedan. Sementara P. F. Dahler mewakili kelompok peranakan Belanda.

Lebih aneh lagi pada SNI Edisi Keempat (1984) kalimat itu malah menjadi: “… empat orang golongan Arab serta golongan peranakan Belanda.



Didi mencatat penyunting di bagian bermasalah ini adalah sejarawan militer Brigjen (Purn) Dr. Nugroho Notosusanto. Orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah ABRI dan kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memang dikenal kontroversinya sebagai pihak yang sering melakukan de-Sukarno-isasi. Ia pula yang menjadi salah satu otak sejarah di balik pembuatan film Penghianatan G30SPKI, yang bias dalam fakta.

Baca juga:  Perlawanan Pauh-Koto Tengah dan Hari Jadi Kota Padang

Setelah reformasi, fakta itu bahkan tidak langsung diungkap. Barulah setelah uraian tentang hari lahir Pancasila oleh sejarawan RM Ananda Kusuma, bahasan ini kembali jadi pembicaraan publik.

Meski bukan menjadi pembicara utama, dari arsip persidangan BPUPKI kita bisa melihat kontribusi empat perwakilan Tionghoa ini dalam bahasan tentang dasar negara dan undang-undang dasar.

Liem Koen Hian, adalah suara yang paling vokal tentang status kewarganegaraan. Dalam persidangan kedua BPUPKI (11 Juli 1945), Liem mengusulkan agar golongan peranakan secara otomatis dijadikan warga negara.

Ia juga mengusulkan agar pasal tentang kebebasan pers, termasuk kritik pada penguasa dimasukkan dalam undang-undang dasar. Usulan tentang kebebasan pers ini didukung oleh Moh. Hatta, namun ditolak oleh Prof. Soepomo dan anggota lain karena dikhawatirkan menjadi propaganda kolonialis.

Tan Eng Hoa adalah orang yang mengusulkan ayat ketiga di Pasal 27, terkait kebebasan berserikat dan berkumpul dijadikan pasal tersendiri. Usulan ini diterima menjadi Pasal 28 UUD 1945 yang kita kenal sebagai pasal kebebasan berserikat. **RS

Foto: Berita Film Indonesia

Bagikan