Press "Enter" to skip to content

Yang Kurang dan Yang Berlebihan di UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nampaknya akan kembali menjadi senjata pejabat.

Diberitakan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, akan menggunakan pasal-pasal di undang-undang tersebut terkait rilis yang disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha yang menyebut keterlibatan Moeldoko dalam peredaran Ivermectin dan bisnis impor beras.

Kalau dalam 1×24 jam sejak press release ini kami sampaikan, ICW dan saudara Egi tidak membuktikan tuduhannya, tidak mau mencabut pernyataannya, dan tidak bersedia minta maaf kepada klien kami secara terbuka, dengan sangat menyesal kami akan laporkan kasus ini kepada yang berwajib. Kita masukkan ini pasal 27 dan pasal 45 UU ITE, yaitu mengenai pencemaran nama baik dan fitnah,” demikian ungkap kuasa Hukum Moledoko, Otto Hasibuan, Kamis (27/7) sebagaimana dikutip CNN.

Ditinjau dari hak, tentu KSP sah-sah saja melakukan langkah hukum seperti ini. Namun, nampaknya kita perlu menggarisbawahi bahwa ini sekali lagi menunjukkan bentuk bagaimana UU ITE kembali dipakai menjadi tameng dan senjata penguasa. Padahal, dalam kasus seperti tadi bantahan yang rasional adalah solusi yang lebih mudah ketimbang harus mengancam pidana.

Dalam catatan SafeNet, selama satu dekade 2008-2018, lebih dari 35% pengaduan dengan UU ITE adalah dari pejabat publik, termasuk kepala daerah, kepala instansi/departemen, menteri, dan aparat keamanan. Setelah 2019 bahkan angkat itu semakin naik, diperkirakan hampir mencapai 50%.

Pasal paling populer yang dipakai dari aturan ini adalah penghinaan dan pencemaran nama baik yang menggunakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Sementara kasus ujaran kebencian dengan menggunakan Pasal 28 ayat 2 UU ITE menempati posisi kedua.

Luasnya penafsiran akan pasal ini seringkali menjadi senjata politis untuk membungkam kritik. Tak jarang ada kasus-kasus yang dipaksakan.

Baca juga:  Memuji Sekaligus Mengasihani Diplomat Muda Indonesia

Penahanan aktivis Dhandy Laksono pada September 2019 misalnya, dikenai pasal 28 UU ITE, karena Dhandy mengunggah sejumlah foto terkait kisruh Papua. Dalam tafsiran polisi, Dhandy dinilai mengunggah ujaran kebencian. Hal serupa juga dialami Robertus Robert saat dianggap menghina institusi TNI, ketika memplesetkan mars Angkatan Bersenjata – hal yang sebenarnya biasa dilakukan oleh aktivis 1998 saat berdemonstrasi jelang masa reformasi.

Pemaksaan lewat perluasan tafsir juga terjadi tidak hanya terkait pejabat pemerintah. Kita tentu masih ingat kasus Prita Mulyasari yang dianggap menghina RS Omni Internasional atau Florence Sihombing yang dinilai menghina Yogyakarta.

Disinilah UU ITE menjadi berlebihan. Siapa saja yang merasa tersinggung dengan unggahan seseorang, terutama di media sosial, bisa saja mengancam dengan proses hukum. Secara politis, ini tentu sangat menguatkan mereka yang punya kekuasaan lebih besar.



Presiden Joko Widodo beberapa kali meminta pada DPR agar undang-undang ini direvisi sehingga tidak menjadi sarana untuk membungkam kritik. Hal serupa juga telah lama disampaikan para pegiat HAM dan pemerhati hukum di Indonesia.

Di sisi lain, kita ternyata punya masalah besar saat berhadapan dengan disinformasi dan berita bohong. Penahanan musisi Gde Astina (Jerinx) dan pengaduan terhadap Anji adalah contoh celah ini.

Jerinx ditahan dengan tuduhan pencemaran nama baik (dalam hal ini IDI), sementara Anji yang membuat konten bersama Hadi Pranoto soal obat Covid-19 diadukan dengan pemberitaan kabar bohong yang merugikan konsumen.

Secara nalar, kita tentu mengerti bahwa apa yang mereka unggah memang punya potensi masalah. Jerinx tidak bersalah saat menyematkan tuduhan seperti ‘kacung WHO’ kepada IDI, karena IDI bukanlah pribadi yang tercemari nama baik. Namun, tentu saja konten-konten lain yang dibuatnya membahayakan proses penanganan pandemi. Sama sepeti ‘terapi obat Covid’ di kanal Anji.

Baca juga:  Makna 20 Oktober: Presiden dan Jejak Reformasi

Sayangnya, “berita bohong” di UU ITE hanya ada pada pasal penipuan konsumen jual-beli online. Dampak kerugian finansial dalam pasal ini tentu saja berbeda. Hoax atau disinformasi sebenarnya dapat saja diproses sebagai tindak pidana. Namun, dibutuhkan revisi UU ITE dengan perumusan yang lebih jelas terkait bentuk perbuatan dan akibat hukum yang diatur dalam undang-undang.

Alternatif menangani hal ini sebenarnya juga tidak melulu harus aturan hukum. Senjata melawan hoax dan disinformasi perlu melibatkan multisektor. Para penyedia ruang untuk konten digital pun bisa diajak bekerjasama, demikian pula upaya menyediakan pengecekan informasi serta langkah yang lebih luas yaitu meningkatkan literasi digital masyarakat.

Tapi bukankah pemerintah sendiri terkadang kapasitasnya masih perlu dipertanyakan? Bagaimana mungkin kita menghukum Anji yang mempromosikan terapi anti-Covid sementara tidak untuk menteri pertanian yang mempromosikan penggunaan kalung herbal sebagai penangkal virus yang sama? **arms

Foto: pelayananpublik.id

Bagikan