Press "Enter" to skip to content

Lempar Isu Presiden Tiga Periode: Cuma Ganti Pemain

Wacana memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden sebenarnya sudah muncul beberapa kali selepas reformasi.

Setidaknya usulan tiga periode itu santer kita dengar di akhir pemerintahan Presiden SBY. Demikian pula saat jelang pemilu 2019 terkait masa jabatan wapres Jusuf Kalla dan kini menjelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ide ini sebenarnya lebih banyak dilontarkan sebagai suara nyeleneh namun jelas terdengar. Dari ketiga momen di atas, tokoh yang diusung sama-sama tidak setuju usulan yang mensyaratkan perubahan konstitusi itu. Partai-partai pendukung pun menolak secara resmi. Tapi, kita tahu, ada ‘orang mereka’ juga yang menggembosi, seperti posisi Ruhut Sitompul saat mewacanakan SBY tiga periode atau Effendi Simbolon saat mengusul Jokowi.

Padahal, semua tahu, pembatasan masa jabatan presiden dan wapres adalah amanat reformasi. Amandemen Pasal 7 UUD 1945 adalah pelajaran maju, setelah negeri ini mengalami masa otoriter dan penggulingan kekuasaan yang terbilang berdarah di dua orde sebelumnya. Kita sadar, bahwa sebaik apapun penguasa, kecenderungan untuk jatuh besar sekali, bila kekuasaan berjalan tanpa kontrol dan batasan.

Partai-partai yang ada di luar lingkar kekuasaan pasti dengan galak menyoal hal ini. Di periode sekarang terlihat bagaimana politisi oposisi langsung menyeru soal amanat reformasi itu.



Penolakan itu tentu juga sejalan dengan banyak pegiat demokrasi. Bahkan, hal itu juga terlihat dari sejumlah survey pendapat publik. Survey terbaru dari Parameter Politik Indonesia (akhir Mei 2021), misalnya, menyebut lebih dari 52% masyarakat tidak setuju dengan wacana presiden tiga periode.

Survey ini pun mengungkap kenyataan menarik. Sebab survey juga menunjukkan bahwa masyarakat menilai presiden Jokowi tetap calon yang paling layak di atas semua calon lain – seandainya boleh dipilih kembali. Namun, masyarakat jelas lebih memilih mengikuti konstitusi ketimbang sekedar menjagokan idolanya.

Baca juga:  Humor Meme Sampai Kemben Melorot

Masyarakat kebanyakan bisa saja mengabaikan usulan nyeleneh ini. Menganggap itu cuma wacana dari mereka yang suka memanaskan suasana atau menjilat kekuasaan.

Namun, kalau bicara kemungkinan hal itu bisa saja terjadi. Perubahannya memang sangat tergantung pada tarung wacana dan suara di parlemen, dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat yang punya wewenang mengamandemen konstitusi. Kemudian di DPR atau Mahkamah Konstitusi terkait perubahan undang-undang pemilu.

Kalau menilik komposisi parlemen dan mengandaikan partai pendukung pemerintah saat ini bulat mendukung wacana tiga periode – lantas beroleh dukungan juga dari anggota DPD – hal itu bisa saja menjadi kenyataan. Walau tentu terlalu jauh untuk berpikir kesana, sebab secara konsep perubahan konstitusi mestilah mensyaratkan hal yang dianggap genting dan esensial.

Lantas mengapa usulan nyeleneh seperti ini selalu muncul di ujung masa jabatan? Para pengusungnya nothing to lo lose. Ditolak tak mengapa, tapi kalau keterusan dan akhirnya diterima, kenapa tidak?

Paling masyarakat yang capek, sebab wacana demokrasi kita sukanya maju-mundur dan tarik-ulur, cuma ganti pemain saja. **RS

Foto: Mast Irham/EPA

Bagikan