Press "Enter" to skip to content

Cerita Panjang Penolakan atas PT Toba Pulp Lestari (TPL)

Selasa lalu (18/5) belasan warga adat Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Sumatera Utara mengalami luka-luka karena bentrok dengan pekerja perusahaan perkebunan kayu, PT Toba Pulp Lestari (TPL). Kejadian bermula saat ratusan warga adat menghadang sekitar 400 pekerja dan petugas keamanan perusahaan akan masuk wilayah adat yang diklaim masuk konsesi perusahaan.

Hari itu, tanah adat mereka, yang juga merupakan tempat pekuburan leluhur, akan ditanami bibit ekaliptus. Warga tak mengizinkan. Sekuriti dan para pekerja mendorong warga adat sembari melempari batu dari belakang yang melukai setidaknya 12 orang.

Insiden ini adalah bagian kecil dari banyak bentrok yang melukai warga masyarakat. Satu letupan diantara sejarah panjang penolakan atas keberadaan PT TPL yang sudah berdiri sejak 26 April 1983 (saat itu bernama PT Inti Indorayon Utama, IIU).

Persoalan lama
Dalam izin operasionalnya perusahaan ini bergerak dalam sejumlah aspek indutsri yaitu pengusahaan hutan ekaliptus, pembibitan tanaman ekaliptus, industri bubur kertas (pulp), industri kimia dasar anorganik khlor, alkali dan anorganik lain, industri pupuk buatan tunggal hara makro primer dan industri serat stapel buatan.

Perusahaan menyebut saat ini izin pengusahaan hutan tanaman diberikan atas wilayah seluas 184.486 hektar yang tersebar di sebelas kabupaten di sekitaran Danau Toba.

Namun, luasan lahan konsesi ini, meski telah beberapa kali disesuaikan hingga seluas sekarang, menyimpan sejumlah polemik. Sebagian dari tanah tersebut merupakan tanah adat yang dihuni belasan generasi sebagai tanah marga. Juga merupakan hutan kemenyan tradisional yang telah menghidupi sekian banyak warga Batak.

Sedari awal beroperasi di tahun 1989, penggunaan tanah adat sebagai bagian dari konsesi tidak pernah disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga berujung pada banyak aksi penolakan.

Baca juga:  Tombur: Varian Menikmati Ikan di Tanah Toba

Keberadaan pabrik pulp pertama di Indonesia itu tidak berjalan mulus dan penuh konflik. Selain karena masalah penguasaan tanah, konflik tersebut juga dipicu permasalahan ekologis yaitu menurunnya debit air sungai di sekitar kawasan Danau Toba serta pembuangan limbah yang merusak lahan pertanian dan mengganggu kesehatan warga.

Ini yang membuat Presiden BJ Habibie pada 11 Maret 1999 mengeluarkan pemberhentian operasional PT IIU, setelah rakyat berulangkali melakukan aksi protes menuntut ditutupnya perusahaan bubur kertas itu. Saat dibuka kembali dengan nama PT TPL, juga dengan sejumlah persyaratan, permasalahan itu tak berarti selesai.

Masih banyak masalah
Apa yang terjadi Natumingka barusan adalah satu dari konflik PT TPL dengan sekitar 23 komunitas masyarakat adat yang tersebar di lima kabupaten Kawasan Danau Toba. Total wilayah adat yang dianggap bermasalah sekitar 20.754 hektar.

Sekedar mencontohkan dalam setahun belakangan ada paling tidak lima insiden yang terjadi antara lain dengan komunitas adat di desa Natinggir dan Pangombusan di Kabupaten Toba dan desa Aek Raja, Sabungan ni Huta serta Onan Harbangan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Permasalahan lingkungan juga tidak selesai. Pembudidayaan monokultur ekaliptus kenyataannya memang sangat boros air. Penurunan debit air tetap terjadi dan menyusahkan masyarakat yang umumnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Apa yang terjadi sekarang di Desa Sidulang, misalnya. Desa di kecamatan Laguboti ini mengalami penurunan jumlah persawahan yang amat drastis dari tahun ke tahun, dikarenakan menurunnya debit air sungai, yang hulunya ada di Desa Simare.

Foto: PT Toba Pulp Lestari (TPL) menebang pohon eukaliptus di tanah yang dimiliki secara tradisional oleh masyarakat adat Batak tanpa izin mereka. (ran.org)

Tidak hanya debit sungai, persoalan pembuangan limbah yang juga tetap terjadi. Warga Parbulu, Bandar Ganjang, Toba adalah contoh lain. Mereka mengeluhkan kerusakan lingkungan yang berlangsung lama di kampung mereka. Tidak ada izin pembuangan limbah pembibitan TPL hingga langsung ke persawahan mereka. Dampaknya, lahan pertanian jadi rusak.

Baca juga:  Nommensen, Sang Misionaris dan Perang Batak

Tidak untung malah manipulasi
Keberadaan PT TPL seringkali dianggap penting karena alasan peningkatan ekonomi. Namun pakar ekonomi Elisa Lumbantoruan meragukan klaim tersebut.

Dalam telaahnya, Elisa menyoroti perusahaan yang tetap merugi hingga 2019, perusahaan pun masih berhutang pajak sekitar 570.000 dolar AS kepada pemerintah. Ia pun meragukan klaim perusahaan yang menyerap ribuan tenaga kerja. Kenyataannya PT TPL hanya memberi lapangan kerja pada 691 karyawan dan 486 orang mitra kerja lepas.

Apalagi kalau hanya berfokus pada industri kertas, ini sudah bukan industri strategis lagi,” ungkap Elisa.

Namun, ada kecurigaan lain bahwa PT TPL sebenarnya melakukan manipulasi atas laporan ekspor dan keuntungan mereka. Penelurusan sejumlah media yang tergabung dalam Indonesialeaks, sebagaimana dimuat dalam Katadata dan Tempo menengarai PT TPL memanipulasi dokumen ekspor bubur kayu demi memindahkan keuntungan ke luar negeri.

PT TPL menyebutkan hanya mengekspor Bleached Hardwood Kraft Pulp (BHKP) atau bubur kertas. Mereka menjual produk ke luar negeri bekerja sama dengan dua perusahaan terafiliasi yakni DP Macao dan Sateri Holdings Limited. Perusahaan ini merupakan bagian dari raksasa Grup Sukanto Tanoto.

Namun, dalam laporan prospektusnya Sateri Holdings menyebutkan mereka membeli bahan baku Dissolving Wood (DW) atau bubur kayu dari Toba Pulp lewat perantara DP Macao yang berkantor pusat di Makau, Tiongkok.

Bubur kayu DW dan BHKP merupakan dua jenis produk yang berbeda. DW adalah komponen dasar pembuatan serat rayon untuk tekstil, ban hingga kosmetik sementara BHKP merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas. Saat ini harga DW lebih tinggi 30-40% per kilogramnya dibandingkan BHKP.

Permasalahan ini tentu kian kompleks, sebab selain perusakan struktur sosial dan lingkungan di masyarakat setempat, ini juga terkait manipulasi dan bisa jadi ragam permainan uang. Namun, apapun ceritanya, nampaknya bertambah banyak warga dan komunitas masyarakat di sekitar Danau Toba yang makin kuat menyerukan penutupan kembali PT TPL.

Baca juga:  Ultah Jokowi dan Kenangan Pembredelan Media

Dengan sekian banyak mudharat, apalagi ragam insiden kekerasan yang merusak martabat kemanusiaan, seruan ini tentu kian bulat. **arms/bdjt

Sumber Foto: ran.org

Bagikan