Press "Enter" to skip to content

Rakyat Memilih yang Disodorkan Oligarki Parpol

Pilkada serentak, Desember 2020, sudah usai. Kondisi yang aman kita syukuri. Hasilnya masih akan diuji. Apakah mereka yang terpilih akan sungguh-sungguh mengabdi? Kerja nyata mereka untuk keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakatlah yang akan menjadi bukti.

Pilkada kali ini sedikit berbeda, mengingat Pilkada dilakukan di masa pandemi. Memang, secara substantif, tidak ada yang berbeda. Protokol kesehatan yang menyertai Pilkada saja yang memberikan perbedaan.

Namun, para calon kepala daerah itu diusung Parpol. Ada juga calon independen. Calon independen ini sebenarnya adalah terobosan demokrasi. Namun, untuk maju sebagai calon independen begitu sulit.

Peraturan yang dibuat para wakil rakyat di DPR, atau lebih tepat wakil Parpol, tampaknya memang lebih mempersulit calon independen, sehingga hegemoni Parpol terus berlanjut.

Karena itu, setelah Reformasi hingga kini, kita belum melihat banyak perubahan. Hasil penelitian Demos yang dilakukan beberapa tahun setelah Reformasi ternyata masih belum banyak bergeser.

Secara prosedural demokrasi kita sudah maju, tetapi secara substantif belum banyak perubahan berarti. Itulah kira-kira temuan Demos. Soal Parpol misalnya, Parpol peserta Pemilu sudah banyak. Dulu hanya tiga: Golkar, PPP, dan PDI. Golkar bahkan mendapat keistimewaan di tangan pemerintah. Ini partainya pemerintah.

Begitu istimewanya, sampai-sampai para kelurga TNI, Polri dan PNS wajib coblos Golkar. Golkar diklaim yang memberi makan PNS, keluaga TNI, dan keluarga Polri. Karena itu, mereka wajib mencoblos Golkar saat Pemilu. Inilah hegemoni politik ala Soeharto dan kroninya. Kita bisa juga menyebutnya oligarki.

Setelah Reformasi, Golkar tidak lagi menikmati keistimewaan tersebut. Semua Parpol sama kedudukannya. Namun, bukan berarti partai politik sudah sepenuhnya lepas dari pengaruh oligarki. Parpol-parpol belum dikelola secara transparan dan profesional.

Baca juga:  Makna 20 Oktober: Presiden dan Jejak Reformasi

Sistem kaderisasinya masih jauh dari harapan. Pemilik modal dan pejabatlah yang berkuasa di Parpol. Siapa yang bisa setor banyak, dialah yang mendapatkan keistimewaan. Penentuan calon anggota DPRD, DPRI, walikota, bupati, Gubernur tidak selalu berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang baik. Karena itu, nama koruptor masih kita temukan dalam list nama-nama calon.

Di banyak daerah, kita malah melihat dinasti politik tumbuh mekar. Setelah seseorang menjabat, ia diganti istri, anak, kakak atau adik. Keluarga dekatnya diangkat menjadi kepala dinas, dipercaya menjalankan proyek pemerintah. Pengaruh sebagai keluarga pejabat dikapitalisasi sedemikian rupa.

Lantas, siapa yang diuntungkan dengan situasi demikian? Boro-boro masyarakat yang diuntungkan. Keluarga “kerajaan” dan parpol pengusung merekalah yang diuntungkan.

Karena itu, ketika anak dan mantu Presiden Joko Widodo dicalonkan dan terpilih sebagai walikota di Medan dan di Solo, sebagian orang berpandangan bahwa mereka tidak ditunjuk tetapi dipilih rakyat. Itu benar. Mereka memenuhi kriteria, mungkin iya juga. Akan tetapi, demokrasi bukan sekadar prosedur.

Prosedur pun harus diikuti dengan baik dan benar, melalui proses kaderisasi di partai politik yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Bukan hanya karena anak presiden, anak bupati atau keluarga pejabat lalu mau maju ke dunia politik praktis. Apalagi merasa nyaman dengan fasilitas dan peluang-peluang bisnis baru yang didapatkan karena bagian dari lingkaran kekuasaan. Itu namanya kader jenggotan, nempel ke atas, dan hanya memakai jurus aji mumpung.

Partai politik pun memanfaatkan hal tersebut, karena orientasinya hanya memenangkan Pemilu. Mutualisme politik transaksional inilah yang tampaknya kini menjaya di Indonesia.

Fundamentalisme Politik Sama Berbahaya dengan Fundamentalisme Agama
Demokrasi prosedural yang tanpa kekuatan masyarakat sipil memang pada akhirnya hanya akan menciptakan dan melanggengkan oligarki. Masyarakat hanya memilih apa yang disodorkan Parpol. Bahkan, cenderung menjadi pendukung buta. Mendukung secara buta ini merupakan sikap fundamentalisme dalam politik, yang sama berbahayanya dengan fundamentalisme agama.

Baca juga:  Politik Uang Kemungkinan Meningkat Selama Pandemi

Ciri fundamentalisme itu tidak kritis. Mengikuti begitu saja apa yang dikatakan orang yang sudah terlanjur diidolakan, apakah itu pendeta, imam, ataupun pejabat kota dan negara, atau partai politik. Percaya secara keliru atau asal percaya saja. Tidak lagi menjadi kritis dan objektif untuk melihat dan menilai dari berbagai sisi. Lalu, menerima dan mengaminkan begitu saja hasil yang ada. Seolah-olah semuanya sudah baik dan benar, sebab sudah sesuai prosedur.

Bila ada suara-suara kritis yang mempersoalkan kondisi tersebut, dengan mudah para penggembira dan pengikut setia akan menganggapnya sebagai oposan, lawan, atau musuh politik. Fundamentalis memang demikian. Ia menciptakan pengikut-pengikut buta, yang akhirnya menciptakan polarisasi. Kalau sudah terpolarisasi, maka dengan mudah dikontrol oleh kelompok-kelompok penguasa.

Karena itu, dalam perpolitikan di Indonesia, kita masih terjebak dalam isu nasionalis dan agamis. Padahal, perda-perda yang bernuansa agamis itu ada yang dibuat dan dilakukan daerah-daerah yang Pilkadanya dimenangi oleh partai yang konon nasionalis.

Pemimpin-pemimpin yang konon diusung partai nasionalis pun tidak kunjung menyelesaikan persoalan-persoalan HAM, bahkan sampai di era Jokowi sekarang ini. Malahan, pembunuhan di Papua terus berlanjut hingga kini.

Artinya, kita tidak boleh terjebak dalam polarisasi yang didesain, dan tidak boleh menjadi pengikut. Demokrasi tidak menciptakan pengikut, tetapi subyek politik yang bebas dan kritis; yang suaranya tidak bisa dibeli. Jika dalam Pilkada kemarin Anda memilih hanya karena si A seagama, anak pejabat, atau karena Anda diberikan sesuatu, maka jangan terlalu banyak berharap akan perubahan.

Namun, sebagai warga negara yang mendamba masa depan demokrasi yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, kawallah proses demokrasi di daerah Anda, demi perubahan dan perbaikan. Minimal, Anda memastikan Anda tidak salah pilih.

Baca juga:  Indonesia Menuju Otoritarianisme?

Di setiap daerah ada jutaan penduduk yang berhak untuk dipilih dan memilih. Bukan hanya keluarga-keluarga dari dinasti tertentu. Politik dinasti dan oligarki hanya akan merusak demokrasi. Ini PR penting semua pihak di Republik Indonesia.

Penulis: Pdt. Hariman A. Pattianakotta (Universitas Kristen Maranatha)
Foto: Antara/ Muhammad Ayudha

Bagikan