Press "Enter" to skip to content

Orang Mau Taat Hukum kok Dipersulit?

Beberapa minggu lalu, mantan murid saya mengunggah perjalanan panjangnya untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai prosedur yang ada. Niat mulia untuk menjadi warganegara yang taat hukum ternyata berujung pada serial perjalanan yang cukup pelik.

Dia menceritakan bagaimana dari sejak awal hingga akhir proses, berbagai pihak menawarkan “kemudahan”, “Mau dibantu?” – yang untungnya dia jawab dengan tegas – meski dengan kekesalan yang bertambah-tambah, “Tidak”.

Keteguhan itu akhirnya berujung pada: dia gagal tes praktek, dan beberapa kali harus kembali untuk mengulang. Tentunya setiap kali gagal, kalimat mujarab itu kembali dilontarkan, “Gimana? Mau dibantu?” – dan lagi-lagi harus dijawab, tidak.

Untungnya semua proses ini bebas biaya. Tetapi tetap saja, bayangkan berapa lama waktunya yang terbuang, dan biaya yang dikeluarkan minimal untuk ongkos perjalanannya dari rumah ke kantor polisi.

Kisah ini sebetulnya bukan hal baru. Suami saya, mengalami hal serupa. 4 kali tes praktik dia jalani, baru lulus. Itupun berhasil diraih dengan menyisihkan waktu sepulang kerja untuk latihan mengendarai motor seperti pemain sirkus yang bisa “gual-geol” membentuk angka 8, tanpa kaki boleh turun menyentuh tanah, atau nyetir zig-zag mundur- sebuah tes yang juga relevansi nya patut dipertanyakan. Bagi kita semua yang sudah praktek beneran mengendarai kendaraan bermotor di jalan, mana ada sih momen kita “Tidak boleh” menurunkan kaki? 🙂

Hasil dari proses pembuatan SIM yang sukar ini hasilnya sudah jadi pengetahuan umum. Kebanyakan orang memilih untuk “nembak” saja, alias dapat SIM tanpa harus ikut prosedur resmi dengan membayar sejumlah uang lebih. Praktek ini dulu seingat saya sempat surut karena ada masa-masa katanya pemerintah akan bertindak tegas jika dijumpai praktek per-calo-an. Tapi tampaknya belakangan ini, hal ini sudah kendor lagi.

Baca juga:  Rakyat Memilih yang Disodorkan Oligarki Parpol

Dengan jalur “nembak”, “siapapun” bisa punya SIM tanpa memiliki kemampuan mengemudi yang memadai atau pemahaman berlalu lintas yang cukup. Makanya tidak aneh kalau menyetir di Indonesia itu tingkat stress-nya tinggi karena kendaraan bisa berbelok tanpa memberi sen, atau justru kendaraan memberi sen ke kanan tapi belok ke kiri.

Dampak yang terbesar sebetulnya justru ada pada sistem hukum kita. Pertama, ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, kecurangan, ketidakjujuran, apalagi yang dilakukan oleh aparat, membuat hukum dan aparat kehilangan wibawa. Kedua, kesadaran hukum masyarakat jadi tidak terbangun atau bahkan dirusak olehnya.

Bayangkan, orang-orang yang justru awalnya berniat taat, akhirnya urung karena dihadapkan dengan situasi ini: mau taat hukum kok malah jadi dipersulit? Berapa banyak sih orang punya cukup waktu, energi, dan niat, untuk bolak-balik ikut tes membuat SIM? Berapa yang tetap teguh untuk taat sementara melihat di depan matanya sekelompok orang tiba-tiba bisa masuk ke dalam dan langsung jepret-jepret SIM nya jadi?

Jawabannya, tidak banyak.

Kita suka lupa, bahwa kompromi, pengabaian terhadap aturan yang dibuat itu merusak sistem, merusak kepercayaan – dan itu yang susah sekali dibangun. Ini kan ironi. Penerapan, penegakan hukum harusnya membuat hukum makin tegak dan mantap, ini justru malah berkontribusi aktif untuk menurunkan wibawa hukum dan merusak kesadaran hukum.

Kasus SIM ini hanya secuil gambaran dari “wajah penegakan hukum” di negeri ini. Kalimat pilu itu masih kerap didengar: mau taat hukum kok malah dipersulit. Kedua, pelayanan hukum yang tidak efisien, menghabiskan waktu dan energi warga juga masih saja ada – meski untuk hal yang ini rasanya usaha perbaikannya sudah lebih gencar.

Baca juga:  Ayahku Orang Batak

Saya dari dulu bermimpi bahwa “wajah hukum” di negeri ini berubah. Dan perubahan besar, bisa dimulai dari yang kecil. Selama ini kita ramai dengan korupsi-korupsi besar. Ini memang harus diapresiasi, tapi nampaknya kita juga harus serius mendorong perubahan untuk “korupsi-korupsi kecil” dan ketidakefisienan pelayanan hukum.

Kita harus menyatukan kekuatan untuk mendorong perubahan karena area-area ini justru paling bersentuhan dengan masyarakat. Beberapa layanan hukum sudah sangat berubah, misalnya yang dilakukan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham- ini contoh baik, bahwa perubahan itu bisa dilakukan, bukan hal yang mustahil.

Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi layanan-layanan hukum dasar seperti ini sangat layak untuk dilakukan. Misalnya, tes seperti apa sih yang paling pas untuk pembuatan SIM? Di luar negeri, setahu saya tesnya juga tidak mudah, tapi rasional, dan adil, sehingga orang tidak keberatan untuk taat. Dan hasilnya riil, di jalanan, mayoritas orang mengendarai kendaraan dengan tertib.

Layanan hukum yang baik, tepat guna, dan berbiaya ringan adalah hak semua warganegara. Layanan hukum itu sudah semestinya “mudah”, jadi tidak perlu lagi ditawarkan “kemudahan-kemudahan” lain. Pelayan hukum itu sudah semestinya “membantu, melayani”, jadi tidak perlu lagi nambah-nambahin pertanyaan, “Gimana, mau dibantu?”

Dan ketika itu bisa diwujudkan, kita sedang membangun kesadaran hukum yang baru, budaya hukum yang baik. Saya bermimpi, satu hari, kita tidak lagi berkata: orang mau taat hukum kok malah dipersulit?

Penulis: Viona Wijaya
Foto: Antara/Raisan Al Farisi

Bagikan