Press "Enter" to skip to content

Setahun Bagaimana Rapor Pemerintahan Jokowi-Ma’aruf Amin?

Selasa lalu (20/10), genap sudah setahun pemerintahan Jokowi-Ma’aruf Amin. Hampir semua media nasional menjadikannya topik untuk mengevaluasi kinerja pimpinan eksekutif tertinggi negeri ini.

Indonesia Indicator (I2), dengan bantuan program kecerdasan buatan, merangkum semua pemberitaan setahun terkait penilaian akan kinerja presiden.

Rapor Kinerja Jokowi sekitar 76 poin,” ungkap Direktur Komunikasi I2, Rustika Herlambang saat memaparkan hasil riset bertajuk Presiden Jokowi dalam Potret Media, Rabu (21/10).

Sepanjang 20 Oktober 2019 hingga 30 September 2020, I2 mencatat, kinerja Jokowi diliput 2.209 media dalam 690.317 berita. Dalam catatan ini, poin 76 itu diperoleh dari framing media pada pemberitaan Jokowi didominasi oleh sentimen netral yang lebih tinggi, yakni 40 persen, disusul tone positif 36 persen sementara yang negatif sekitar 24 persen.

Angka tersebut masih terbilang tidak buruk-buruk amat, jika dibandingkan sejumlah pemimpin negara lain. Namun apakah ia mewakili evaluasi terbaik atas pemerintahan Jokowi?

Pemerintah dalam laporan evaluatifnya setahun ini lebih banyak menyorot pada kecakapan ekonomi menanggung pandemi. Kepala staf kepresidenan, Moeldoko, misalnya, menyebut meski mengalami sejumlah halangan karena resesi pandemi, Jokow-Ma’aruf Amin tidak mengabaikan janji dari arahan strategis pembangunan.

Dalam keterangan resminya kemarin, Moeldoko banyak menyebut ragam bantuan yang dikembangkan pemerintah di sektor pendidikan dan jaring pengaman sosial. Demikian pula pembangunan infrastuktur yang telah dikejar sejak periode sebelumnya.

Kemajuan di sektor ekonomi mungkin dapat dilihat secara makro. Akan tetapi rentetan indikator ekonomi lain masih sangat mungkin diperdebatkan. Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri, menyebut prioritas pembangunan pemerintah belum bisa dikatakan berhasil.

Dari kelima prioritas yakni pengembangan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi, belum ada kabar yang begitu gembira kecuali infrastruktur. Namun, memang harus dimaklumi karena ada pandemi dan tantangan resesi ekonomi,” ujar Asiah.

Baca juga:  Jokowi Optimis Ekonomi Segera Pulih

Rapor merah justru banyak datang dari aktivis demokrasi. Perkembangan yang menuju otoritarianisme menjadi catatan tersendiri.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), misalnya, menyebut implementasi demokrasi di Indonesia menurun di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Ini terlihat dalam tindakan aparat pemerintah yang belum menjunjung hak asasi manusia.

Kesimpulan kami, kepolisian dan kejaksaan belum jadi lembaga yang menegakkan hukum secara berkeadilan dan melindungi hak korban. Sebaliknya, dalam tuntutan, dua lembaga ini jadi aktor yang melakukan kriminalisasi terhadap hak kebebasan dan impunitas terhadap pelanggaran HAM,” ungkap direktur YLBHI Asfinawati sembari menyebut rentetan kasus kekerasaan saat demonstrasi dan penangkapan pihak yang kritis pada pemerintah. **RS

Foto: Antara/Setpres-Lukas

Bagikan