Press "Enter" to skip to content

Menuju Hilirisasi Industri Nikel Indonesia

Dalam catatan 2019, Indonesia menempatkan diri sebagai produsen bijih nikel terbesar di dunia. Dari 2,67 juta ton produksi nikel di seluruh dunia, Indonesia telah memproduksi 800 ribu ton, atau hampir 30 persennya.

Angka ini jauh mengungguli Filipina (420 ribu ton), Rusia (270 ribu), dan Kaledonia Baru (220 ribun ton) yang termasuk empat besar negara produsen nikel.

Area Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara punya potensi yang terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini,” demikian diungkap Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Eko Budi Lelono dalam keterangan pers Rabu (14/10).

Berdasarkan data US Geological Survey, cadangan nikel Indonesia diperkirakan mencapai 21 juta metrik ton. Ini menunjukkan potensi Indonesia sebagai pemain utama nikel dunia. Negara lain yang cadangannya cukup besar adalah Australia sebesar 19 juta metrik ton, namun belum menjadi penghasil nikel utama dunia.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif, menjelaskan dengan tingginya sumber daya nikel yang dimiliki, Indonesia perlu memprioritaskan fokus untuk melakukan hilirisasi. Tujuan utamanya adalah menekan impor dan menciptakan kemandirian energi.

Tanpa hilirisasi industri dalam negeri akan selalu bergantung pada impor bahan baku, sehingga sangat rapuh dan mudah goyah oleh faktor non teknis dalam bentuk nilai tukar rupiah,” ucapnya dalam sebuah webinar pada Kamis (15/10).

Sebagaimana diketahui biji nikel kini menjadi primadona energi baru, terutama lewat teknologi baterai lithium, yang menjadi jantung industri mobil listrik ke depannya.

Dengan mengolah bijih nikel di peleburan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang jauh berlipat ketimbang mengapalkan bijih nikel yang masih berupa ‘tanah’.

Baca juga:  Mengingat Kembali Krisis Finansial Asia 1997

Pada contoh pengolahan bijih nikel menjadi feronikel, misalnya, harganya dapat naik dan memberikan nilai tambah hingga sekitar 400 persen.

Pemerintah Indonesia telah melarang ekspor bijih nikel mentah, secara resmi pada awal tahun ini. Kebijakan ini dipercepat dari rencana sebelumnya yang menetapkan pelarangan itu baru berlaku di 2022.

Namun hilirisasi tidaklah spontan terjadi dengan pelarangan ekspor, industri nikel memerlukan sejumlah stimulus. Aspek keekonomian, merupakan aspek krusial atas keputusan kebijakan hilirasasi nikel di Indonesia.

Faktanya sejauh ini pohon industri nikel terkait rantai pasok dari produk-produk hilir belum berjalan sesuai harapan. Jumlah smelter yang ditargetkan, setelah dilakukan evaluasi dan pengetatan sejauh ini belum terpenuhi. **RS

Foto: TEMPO/ M Taufan Rengganis

Bagikan