Press "Enter" to skip to content

Makna 20 Oktober: Presiden dan Jejak Reformasi

Ada tradisi baru yang berlangsung sejak reformasi di Indonesia. Yaitu presiden dan wakil presiden Indonesia akan ‘dilantik’ setiap tanggal 20 Oktober.

Setidaknya hal ini telah berlangsung lima kali dengan tiga presiden dan lima wakil presiden. Yaitu saat K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjabat sebagai presiden keempat RI pada 1999, dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004 dan 2009, serta dua periode Presiden Joko Widodo di 2014 dan 2019.

Satu-satunya ketidaksinambungan adalah saat presiden Megawati Soekarnoputri dilantik, pada 23 Juli 2001, karena merupakan pergantian dari Gus Dur yang dimakzulkan sebelum masa jabatannya berakhir.

Meski demikian, frasa pelantikan presiden kini sudah kurang tepat. Istilah itu sendiri tidak disebut dalam undang-undang dasar kita. Hanya saja, karena sampai sebelum 2004 presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka kesannya lembaga ini memiliki supremasi untuk melantik pemimpin eksekutif tertinggi di negara ini.

Selepas presiden dipilih langsung oleh rakyat, kelembagaannya berada dalam posisi yang setara dengan MPR. Jadi secara prinsip, presiden dan wakil presiden bukan dilantik, namun mengucapkan sumpah yang disaksikan oleh anggota majelis.

Mengapa selalu 20 Oktober?
Bivitri Susanti, akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, menyebut awal jabatan presiden ini memang merupakan konvensi dalam hukum tata negara kita.

Sepanjang konstitusi kita belum berubah lagi, awal masa jabatan presiden terpilih akan selalu pada tanggal 20 Oktober. Karena Gus Dur, presiden pertama di era reformasi memulai masa jabatannya di tanggal itu.

Bahkan yang lebih tepat juga harus di jam yang sama. Kalau dicari di konstitusi dan undang-undang memang tidak ada, ini konvensi ketatanegaraan,” ujarnya sebagaimana pernah dikutip hukumonline.

Baca juga:  Tetap Positif di tengah Pandemi Covid-19

Menurut Bivitri ini merupakan cara untuk konsisten soal kesinambungan masa jabatan presiden pasca reformasi. Pertimbangannya adalah memastikan tidak terjadi jeda kekosongan jabatan presiden.

Konsistensi ini merupakan salah satu tradisi pasca reformasi. Sebelumnya, di masa Presiden Soeharto tanggal pelantikan presiden beberapa kali bergeser, meski selalu ada di bulan Maret.

Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden pada 12 Maret 1967, lalu resmi menjadi presiden pada 27 Maret 1968. Di periode kedua dan ketiganya (1973 dan 1978) ia dilantik pada 23 Maret. Sementara di dua periode selanjutnya (1983 dan 1998) Soeharto dilantik pada 11 Maret.

Di zaman Presiden Soekarno justru lebih kompleks lagi. Presiden dan wakil presiden pertama Indonesia ini mengawali jabatan pada 18 Agustus 1945, namun kabinet terakhirnya di Desember 1948 tidak dibubarkan, padahal mandat pemerintahan juga diserahkan kepada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pimpinan Syafruddin Prawiranegara.

Soekarno kemudian menjadi presiden Republik Indonesia Serikat dengan Hatta sebagai perdana menteri selepas pengakuan kedaulatan oleh Belanda di Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949. Lalu dengan unifikasi RIS pada 17 Agustus 1950 keduanya kembali menjabat sebagai presiden dan wakil presiden RI.

Jejak Reformasi
Jelaslah bahwa konsistensi 20 Oktober sebagai awal jabatan presiden dan wakil presiden adalah tradisi yang dimulai sejak reformasi.

Ini pula yang bisa dimaknai secara reflektif, bahwa lembaga kepresidenan yang kita miliki sekarang adalah hasil dan amanat reformasi. Mestinya lembaga maupun orangnya tidak boleh menghianati cita-cita reformasi itu sendiri. **RS

Bagikan