Press "Enter" to skip to content

Di Balik Perang Opini RUU Cipta Kerja

Selama seminggu terakhir tagar #KitaButuhCiptaKerja dan #RakyatButuhKerja sempat menjadi trending topic di Twitter dan sejumlah platform media sosial lain.

Meski demikian tagar lain yang menentang seperti #BatalkanOmnibusLaw dan #TolakOmnibusLaw juga menaik, menjelang ketok palu aturan tersebut di parlemen pada Senin (5/10).

Lepas dari segala pro dan kontra yang ada terkait Omnibus Law terutama di sektor ketenagakerjaan, terlihat jelas ada upaya yang lumayan sistematis dalam perang opini kali ini.

Argumen-argumen pendukung seperti kemudahan usaha, cukupnya kebutuhan pekerja, mengurangi pengangguran, sampai ajakan simpatik untuk tidak berdemo demi mencegah penularan Corona bersileweran dengan waktu yang lumayan teratur.

Akun-akun pengusung dukungan atas RUU Cipta Kerja nampaknya sangat rapi dengan ragam meme dan infografis, serta kalau didebat langsung mereferensi sejumlah tautan situs yang menjelaskan soal RUU Cipta Kerja. Bahkan dengan telaten meladeni perdebatan, serta tak patah arang mengusung kampanye simpatik.

Ini agak berbeda dengan cuitan dan postingan yang menolak, umumnya sangat responsif dan tak jarang mengeluarkan gaya meme lucu atau nyinyir. Meski ada juga yang lebih sistematis dan cukup keras – semisal dari akun-akun yang pro pada gerakan KAMI atau politisi dan kader Partai Demokrat/PKS – kebanyakan pengusung argumen kontra RUU Cipta Kerja bergerak secara massif dan tidak terkoordinasi.

Tak pelak, warga net meyakini ada skema buzzer di balik tagar yang dinilai pro pada kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah bersama DPR tersebut. Jika ini benar, apakah hal tersebut sehat bagi demokrasi?

Fenomena pemerintah menyewa influencer untuk menggaungkan pendapat politis mungkin bukan kali pertama. Kita ingat di awal masa pandemi Covid-19, pemerintah juga ‘membayar’ influencer media sosial untuk menyampaikan dukungan atas upaya yang dikerjakan dalam penanganan pandemi tersebut.

Baca juga:  Makna 20 Oktober: Presiden dan Jejak Reformasi

Saat presiden Jokowi gemar menggaungkan capaian pembangunan infrastruktur ia juga mengundang sejumlah selebgram dan youtuber papan atas untuk turut ‘melaporkan’ kegiatan dan prestasi pembangunannya.

Namun, kita tentu tahu masalah lain di balik ‘menyewa’ influencer atau buzzer tersebut. Ini jelas berbeda dengan konferensi pers atau pemerintah hadir menyampaikan pendapat dan dikutip media.

Di satu sisi kita melihat dominasi media sosial memang sudah semakin kuat dalam membentuk opini. Alih-alih berargumen panjang lebar di media massa atau media sosialnya yang resmi, kampanye tematik dan parsial di media sosial, lewat mulut orang lain, agaknya harus menjadi pilihan pemerintah untuk beroleh dukungan atas kebijakan.

Di sisi lain, akhirnya kita mengakui fungsi humas di kebanyakan lembaga pemerintah – yang untuk itu sebagian pajak dari kita terpakai – kini harus membagi corong. Mereka kalah gaung dengan influencer. Lebih parah, pemerintah boleh saja menarik dan mencuci tangan. Saat influencer bekerja, tentu pendapat mereka tidak lagi bisa diusut pertanggung jawabannya dari lembaga negara.

Dalam situasi yang demikian apakah yang akan terjadi dengan demokrasi kita? Sebab pilar demokrasi keempat, yaitu kebebasan pers mungkin sudah perlu ditera-ulang. **RS

Foto: Antara

Bagikan