Press "Enter" to skip to content

Menyoal Kluster Covid-19 di Pemerintahan

Temuan Lapor Covid-19 yang dipublikasikan BBC Indonesia, Jumat (18/9) mengungkap peliknya persoalan terkait informasi penyebaran virus Corona jenis baru ini.

Lapor Covid-19, yang merupakan wadah aduan independen, menyatakan bahwa kantor pemerintahan maupun swasta terlihat menutupi laporan kasus positif karena menilai ini isu yang sensitif.

Irma Handayani, inisiator Lapor Covid-19, menyatakan sebagian besar aduan atas kasus Covid-19 merujuk klaster di kantor-kantor pemerintahan di Jakarta.

Orang yang melapor itu rata-rata menyampaikan bahwa ada kasus positif di kantor mereka, tapi kantor mereka tidak ditutup. Bahkan informasi siapa saja yang positif atau berstatus ODP tidak ada,” ujar Irma.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta sendiri, hingga awal September lalu, mencatat ada 629 kasus positif yang terjadi di kantor pemerintahan, terbanyak terjadi di lingkup Kementerian Kesehatan sebanyak 188 kasus.

Menurut Irma angkanya bisa lebih besar dari yang dipublikasikan oleh Dinkes DKI Jakarta. Ia juga menyayangkan ketidakterbukaan ini bisa menimbulkan risiko yang lebih besar, karena para pegawai yang abai akan penyebaran virus.

Sensitif atau Mengabaikan Risiko?
Kita tentu mahfum risiko jika kantor lembaga negara diketahui menjadi kluster penyebaran Covid-19. Segala aktivitas kantor terancam untuk dihentikan.

Kita ingat kasus seperti yang terjadi di Gedung Sate Bandung, yang merupakan kantor gubernuran Jawa Barat, akhir Juli lalu. Saat ditemukan 40 pegawai yang tertular Covid-19, praktis seluruh kegiatan di kantor gubernur Jabar saat itu mandek selama dua minggu. Padahal ada banyak keperluan berkas yang belum bisa sepenuhnya diakses secara online.

Namun, jauh dari ketakutan akan dampaknya, agaknya kantor-kantor pemerintahan lebih baik dievaluasi terkait kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan.

Sudah bukan rahasia lagi, jika pegawai pemerintahan, yang notabene digaji oleh negara – ternyata terbilang sulit menerapkan protokol kesehatan yang dibuat oleh negara sendiri. Kealpaan dalam mengenakan masker dan menjaga jarak, misalnya, sudah berulang kali disorot dan diprotes. Itu terjadi di level pemerintah pusat hingga daerah.

Baca juga:  “Cerdiknya” Para Pemudik Melanggar Larangan

Bagaimana mungkin mengharapkan aturan tersebut bisa tegak di masyarakat?

Belum lagi kekecualian-kekecualian yang dengan sengaja disampaikan. Pemakaman Sekda DKI Jakarta, Saefullah, adalah contoh terbaru. Saat jenazah almarhum, yang positif Covid-19, justru masih sempat disemayamkan di Balai Kota untuk penghormatan terakhir.

Pemprov DKI bisa saja berdalih segala protokol kesehatan masih dipatuhi di semua prosesi. Dimana jenazah tidak dikeluarkan dari ambulans. Namun, fakta bahwa terjadi kerumunan dalam prosesi itu tidak bisa dibantah.

Pengecualian atas keharusan jenazah segera dimakamkan segera, juga tidak elok dari segi etis. Bagaimana jika banyak masyarakat juga meminta kekecualian yang sama dengan menjamin protokol tetap berjalan?

Maka, alih-alih khawatir soal transparansi kasus Covid-19 di kantor pemerintahan, pemerintah wajib lebih khawatir atas ragam pelanggaran protokol kesehatan tadi. **RS

Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah

Bagikan