Press "Enter" to skip to content

Malaysia Larang Warga Indonesia Masuk, Apa Dampaknya?

Per Senin (7/9) pemerintah Malaysia resmi melarang warga dari dua belas negara, yang dinilai punya potensi besar penularan Covid-19, untuk memasuki negerinya.

Sebelumnya, larangan telah diberitakan akan diberlakukan terutama untuk warga asal India, Indonesia dan Filipina, tiga negara Asia dengan kasus positif Covid-19 tertinggi. Sembilan negara lain, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, Perancis, Italia, Rusia, Bangladesh, Spanyol, dan Brasil, kemudian turut disertakan dalam rencana pembatasan tersebut.

Dalam keterangan pers resmi di awal bulan ini, Menteri Pertahanan Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, menyatakan bahwa larangan tersebut diterapkan pada pemegang long term pass. Imbasnya akan dirasakan oleh mereka yang mempunyai masuk jangka panjang, pelajar, ekspatriat, penduduk tetap, serta anggota keluarga Malaysia.

Meski demikian, Ismail memastikan larangan ini bersifat temporer dan akan terus diuji tiap pekannya. Ini merupakan tindakan pemerintah Malaysia demi melindungi warganya.

Pelarangan ini tentu saja merupakan kedaulatan sepenuhnya pemerintah kerajaan negeri jiran tersebut. Namun, dimasukkannya Indonesia sebagai salah satu negara yang punya potensi besar penularan Covid-19 oleh Malaysia, tentu bisa berimbas pada banyak hal.

Hal ini bisa mempengaruhi kepercayaan warga dunia akan kemampuan Indonesia mengatasi penyebaran virus Corona jenis baru tersebut.

Larangan tersebut kemungkinan akan diikuti oleh banyak negara lain, terutama di sekitaran wilayah Asia. Padahal, ada negara semisal Arab Saudi, yang sudah membuka kunjungan dari Indonesia. Demikian pula saat beberapa lokasi wisata di Indonesia sudah mulai membuka diri untuk wisatawan luar.

Dampak lain yang mungkin lebih terasa adalah pada warga negara Indonesia yang masih tinggal di Malaysia. Meski sejauh ini belum ditemukan masalah baru, pembatasan yang dilakukan di Malaysia kemungkinan akan berpengaruh pada validasi dokumen WNI.

Baca juga:  Saatnya Robot RAISA Bantu Tangani Pasien Covid-19

Dalam keterangan pada VoA Indonesia Sabtu (5/9), Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan pemerintah Indonesia harus mendorong pemerintah Malaysia untuk melakukan relaksasi kebijakan keimigrasian.

Artinya karena pelayanan pengurusan dokumen jadi terhambat dalam konteks ini pasti ada yang paspornya expired atau tidak sempat ngurus perpanjangan dan macam-macam. Nah itu kan potensi mereka menjadi undocumented dan berpotensi dikriminalisasi atas nama UU keimigrasian disana,” ujar Wahyu mengingatkan. **RS

Foto: AFP/Mohd Rasfan

Bagikan