Press "Enter" to skip to content

Makna Rem Darurat PSBB Jakarta

Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin,” kata Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dalam konferensi pers Rabu lalu (9/9).

Anies lantas menjelaskan rem darurat yang ia maksud adalah kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti ketika awal pandemi, bukan lagi PSBB Transisi, istilah yang dia pakai karena enggan menggunakan istilah adaptasi kebiasaan baru atau new-normal.

Alasan gubernur mengambil ini dikarenakan tiga indikator yaitu tingginya tingkat kematian, terbatasnya ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus Covid-19 dan serta tetap melonjaknya kasus positif di Jakarta.

Dalam dua pekan angka kematian meningkat kembali, secara persentase rendah tapi secara nominal angkanya meningkat kembali. Kemudian tempat tidur ketersediaannya maksimal dalam sebulan kemungkinan akan penuh jika kita tidak lakukan pembatasan ketat,” papar Anies saat itu.

Yang namanya mengerem darurat, wajar sekali banyak penumpang misuh-misuh. Itu pula yang segera dituai oleh pemimpin Jakarta kali ini. Dua hari pernyataan itu disampaikan masih ada tarik ulur soal keputusan ini.

Sejumlah anggota DPRD Jakarta misalnya, merasa gubernur mengambil keputusan sepihak dan tidak mempertimbangkan banyak faktor. Sementara itu, beberapa kementerian di waktu-waktu ini mulai mengeluarkan statement yang agak berbeda dengan gubernur.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, langsung berkomentar soal analogi rem dari Anies. Ia memberi contoh pasar saham yang langsung terpukul di pagi hari selepas Anies memberi pengumuman PSBB.

Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market,” ujar Airlangga sebagaimana dikutip Kompas Jumat (11/9).

Baca juga:  Cerita Petugas Jenazah di RS Adam Malik Medan

Airlangga juga berharap kantor-kantor pemerintahan dan usaha masih dapat beroperasi dengan kapasitas 50%, berbeda dengan kondisi di awal pandemi yang menutup semua aktivitas perkantoran di luar 11 sektor esensial.

Sementara itu menteri perdagangan, Agus Suparmanto dan menteri perindustrian, Agus Gumiwang dengan nada lebih lembur, mengingatkan Anies bahwa keputusan tersebut bisa berdampak besar pada permasalahan distribusi baran serta sejumlah industri yang sudah mulai beroperasi, seperti industri manufaktur.

Niatan ini juga harus diperhadapkan dengan kebijakan daerah-daerah di sekitar Jakarta. Sejauh ini Jawa Barat dan Banten memang mencoba menerapkan konsep mirroring, untuk menerapkan kebijakan di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), namun belum ada keputusan resmi pemberlakuan PSBB di wilayah-wilayah tersebut.

Pemprov DKI Jakarta sendiri nampaknya baru akan resmi menerapkannya pada minggu depan. Sejumlah sektor usaha masih menunggu bagaimana ketentuan yang mengatur kebijakan bisnis mereka.

Di sektor transportasi misalnya, hingga hari ini moda angkutan online seperti Grab dan Gojek masih beroperasi seperti pada masa PSBB Transisi, dengan penerapan protokol kesehatan. Bahkan, operasional KRL juga masih berlangsung seperti masa transisi ini.

Jadi apakah rem kali ini benar-benar darurat, Pak Anies?

Foto: Tirto.id/Andrey Gromico

Bagikan