Press "Enter" to skip to content

Indonesia Baru Pakai 34% Dana Stimulus Ekonomi Covid-19

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa pemerintah baru menghabiskan sekitar 34% dari dana yang dialokasikan untuk stimulus ekonomi akibat Covid-19.

Dalam keterangannya sebagaimana dikutip Jakarta Post, Senin (14/9) Airlangga menyebut selama enam bulan pandemi berlangsung, baru sekitar 237 triliun rupiah dana stimulus ekonomi yang telah terserap dalam berbagai program kerja.

Seperti diketahui pemerintah telah menganggarkan dana sekitar 695,2 triliun yang dialokasikan terutama untuk sektor kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.

Pemerintah akan memperbesar program bantuan hingga Desember nanti dan mendorong pengeluaran yang efektif. Sejak awal September sudah ada peningkatan penyerapan dibanding bulan-bulan sebelumnya,” ujar Airlangga memberi gambaran secara umum.

Dalam tinjauan terakhir telah direncanakan penambahan bantuan bagi para pekerja honorer serta memperluas cakupan penerima bantuan tunai sampai Maret tahun depan. Demikian pula bantuan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sampai Juni 2021.

Sampai saat ini pemerintah telah menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp 5,84 triliun untuk para pekerja yang mencapai 4,87 juta orang atau sekitar 89,45% dari target 5,5 juta pekerja yang diberikan dalam dua gelombang.

Bantuan subsidi upah bagi pekerja atau buruh ini ditujukan bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Tujuannya agar meringankan beban dan menjaga daya beli pekerja pada masa pandemi Covid-19.

Melalui Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah juga telah meluncurkan pemberian dana tunai kepada UMKM yang terdampak Covid-19. Alokasi ini mencakup 12 juta pelaku UMKM dengan biaya bantuan sebesar Rp. 2,4 juta.

Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi yang telah mengalami koreksi negatif cukup besar di kuartal kedua tahun ini. Angka negatif hingga lebih dari 5% tersebut memang berpotensi menggiring Indonesia ke jurang resesi, jika pada quarter ketiga nanti pertumbuhannya tetap negatif.

Baca juga:  Jokowi Bukan Satrio Piningit

Apalagi berita soal pemberlakuan kembali PSBB Total terutama di wilayah ibukota sempat menciptakan persepsi yang buru diantara pelaku pasar. Untuk hal ini, Airlangga menyebut pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta melakukan koordinasi agar pembatasan yang dilakukan tidak berdampak parah pada perekonomian. **RS

Bagikan