Press "Enter" to skip to content

Polemik Wisata Masyarakat Baduy

Beberapa hari belakangan menyebar kabar bahwa desa adat Kanekes yang sering disebut sebagai masyarakat Baduy keberatan atas statusnya sebagai obyek wisata.

Keberatan itu dimuat dalam surat yang ditujukan kepada Presiden dan aparat pemerintahan di Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak. Surat bertanggal 6 Juli 2020 itu mengatasnamakan tiga Jaro, unsur pimpinan masyarakat Baduy, yaitu Jaro Saidi sebagai Tangunggan Jaro 12, Jaro Aja sebagai Jaro Dangka Cipati, dan Jaro Madali sebagai sebagai Pusat Jaro 7.

Aktivis sosial Heru Nugroho, Henri Nurcahyo, Anton Nugroho, dan Fajar Yugaswara – dipercaya menjadi penyambung komunikasi antara para jaro ini dengan pihak pemerintah Indonesia.

Surat itu menyebut tuntutan agar presiden, melalui perangkat birokrasinya, tidak lagi menetapkan wilayah adat Baduy sebagai obyek wisata dan menghapusnya dari peta obyek wisata Indonesia. Demikian pula agar dikeluarkan peraturan yang melarang publikasi citra gambar wilayah Baduy, khususnya wilayah Baduy Dalam.

Tuntutan ini dianggap mewakili aspirasi masyarakat Baduy, mengingat sejak beberapa tahun belakangan volume wisatawan yang berkunjung ke kampung-kampun baduy semakin meningkat. Tak jarang sejumlah larangan adat jadi dilanggar oleh kepentingan wisata tersebut.

Namun, rupanya pemerintah wilayah Banten, Kabupaten Lebak, Kecamatan Leuwi Damar maupu Desa Kanekes masih belum meyakini bahwa ini adalah suara keseluruhan masyarakat Baduy. Sebab belum ada indikasi bahwa pimpinan adat tertinggi Baduy, Pu’un, memang memandatkan demikian.

Selama ini jalur komunikasi masyarakat Baduy dengan pemerintahan sipil Indonesia dikoordinasikan lewat jabatan Jaro Pamarentah, bukan jaro yang lain.

Tokoh masyarakat Banten Uday Suhada menilai pemberitaan ekstrim bahwa Suku Baduy menolak wisatawan itu tidak tepat.

“Selasa siang, 7 Juli 2020. Jaro Saija, Jaro Pemerintah alias Kepala Desa Kanekes, menyampaikan pada saya bahwa pemeritaan tuntutan itu tidak benar,” ungkap Uday dikutip Suara Banten (7/7). Ia juga mengaku telah menerima konfirmasi soal aspirasi warga Baduy dari Jaro Alim, Jaro Tangtu Cikeusik, yang merupakan tangan kanan Pu’un.

Baca juga:  Lebih dari 1.200 Pedagang Pasar Positif Covid-19

“Mereka hanya menolak istilah wisata dipakai untuk menyebut Desa Kanekes. Istilah yang lebih tepat adalah Saba Baduy, sehingga dalam konteks ini pihak yang berkunjung harus mematuhi dan ikut menjaga kelestarian budaya Baduy,” lanjut Uday.

Aturan seperti larangan berfoto di kampung Baduy Dalam, membuang sampah sembarangan atau tidak berinteraksi dengan warga, semestinya bisa ditaati dengan baik.

Perempuan Suku Baduy/Yohanes/era.id.
Perempuan Suku Baduy/Yohanes/era.id.

Perwakilan yang ditunjuk dalam surat, Heru Nogroho juga membenarkan sejatinya warga Baduy tidak keberatan dengan kunjungan dari pihak luar.

“Mereka sangat menghargai silaturahmi dan persaudaraan. Jadi, jika ada pihak yang mau datang ke sana. Ya tetap dipersilahkan,” ujar Heru dikutip Detik (7/7). Namun ia menekankan agar wisatawan tersebut harus memiliki tujuan khusus, terutama silaturahmi dengan masyarakat Baduy. Jangan cuma hanya ‘menonton’ masyarakat Baduy.

Polemik seperti ini nampaknya perlu menjadi perhatian dan kepekaan lebih saat pemerintah daerah membuka cagar budaya bagi kunjungan. Indonesia memiliki banyak sekali komunitas adat yang masih kukuh menjaga tradisi dan alam. Mereka perlu dijadikan mitra, bahkan teladan, bukan sekedar tontonan demi mendatangkan uang. **RS

Foto: Antara/Muhammad Bagus Khoirunas