Press "Enter" to skip to content

Pencalonan Gibran diwarnai Banyak Blunder

Dalam banyak kesempatan di beberapa tahun lalu, Jokowi mengatakan anak-anaknya tidak tertarik pada dunia politik. Sang sulung, Gibran Rakabuming, juga begitu cuek terkait calon-mencalonkan diri di perpolitikan.

Namun, suara itu mulai berubah dalam satu tahun ke belakang. Nama Gibran mulai banyak diusung sebagai calon kepala daerah di Solo, demikian pula nama menantu Jokowi, Bobby Nasution di Medan.

Sampai titik ini, orang mulai misuh-misuh. Walaupun sebagian besar masih memaklumi soal sikap ‘enggan tapi tetap makan’ yang beberapa kali ditampilkan presiden.

Mirip seperti Jokowi berkata bahwa ia tidak memikirkan isu pencalonannya sebagai presiden, saat ia masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Atau bakal menyelesaikan jabatan sebagai walikota Solo saat santer akan digadang sebagai cagub Jakarta.

Lagipula, seperti Jokowi katakan dalam wawancara BBC Februari silam, bukankah hak setiap warga, yang memenuhi syarat, untuk mencalonkan dan dicalonkan?

Dinasti politik, menurut pria asal Solo ini, baru terjadi kalau ia menunjuk kerabatnya menjadi menteri, misalnya.

Pencalonan mulus menerobos
Bermula dari survei Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi pada Juli 2019 terkait calon walikota Solo. Nama Gibran muncul dengan angka tertinggi dalam kategori popularitas, yaitu 90 persen warga Solo mengenalnya. Disusul nama Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo dan Kaesang, putra bungsu Jokowi.

Tak lama kemudian Gibran sowan ke walikota Solo, yang juga ketua DPC PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo. Beberapa hari berikutnya pengusaha industri kuliner itu resmi mendaftar menjadi kader PDI-P.

Dalam pertemuan dengan Rudyatmo maupun pendaftaran kader, Gibran diketahui menanyakan perihal tata cara pencalonan walikota.

Disini kita tentu boleh curiga akan langkah mulus Gibran yang tidak melalui mekanisme rekruitmen standar kader partai. Tapi, untuk orang sepopuler anak sulung presiden, survei yang mengusung nama maupun kemudahan menjadi kader bukan hal yang aneh.

Baca juga:  Kontrol Penuh Vietnam Sukses Kalahkan Covid-19

Blunder baru terlihat jelas saat Gibran benar-benar akan dicalonkan.

DPC PDI-P Solo, sesuai aturan partai dan suara kader di tiap ranting, sebenarnya telah resmi mengunci nama Achmad Purnomo dan Teguh Prakoso sebagai pasangan calon untuk Pilkada Solo 2020.

“Sudah tidak ada kesempatan. Kita tidak buka pendaftaran, kita penugasan dan itu aspirasi anak ranting sampai PAC kok,” ungkap Rudyatmo kala itu.

Lagi pula dalam aturan internal partai, ada ganjalan lain. Sebagai partai kader, PDI-P telah berkomitmen hanya akan mencalonkan kadernya sebagai kepala daerah, jika telah menjadi kader minimal tiga tahun. Lain halnya kalau partai ini mengusung yang bukan kadernya.

Ini yang membuat Gibran sempat diisukan akan maju secara independen. Namun, selepas bertemu dengan ketua umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri pada 24 Oktober 2019, Gibran yakin tetap akan diusung oleh partai berlambang banteng itu.

Memakai kekuatan istana
Mungkin pendukung Jokowi bisa berdalih itu semua hanyalah persoalan Gibran seorang, tanpa melibatkan kekuasaan yang tengah dipegang ayahnya.

Namun, pengakuan Achmad Purnomo, calon yang semestinya diusung DPC PDI-P Solo menunjukkan blunder lain. Pada Kamis (16/7), Purnomo mengatakan kalau dirinya diberitahu oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, bahwa pasangan calon yang direkomendasi DPP PDI-P maju dalam Pilkada Solo 2020 itu bukan dirinya, melainkan Gibran dan Teguh Prakoso.

Ini tentu sulit diterima tanpa tendensi. Jokowi bukan ketua umum atau ketua cabang partai. Lagipula istana itu adalah fasilitas negara. Maka kalau pengakuan Purnomo benar, ini tentu pelanggaran etika yang serius.

Yang jelas lewat pengumuman yang dibacakan oleh ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Jumat (17/7), kita tahu partai merah resmi mengusung Gibran sebagai calon wali kota Solo.

Baca juga:  Membaca Blak-blakan Luhut Soal Indonesia Butuh Cina

Berpotensi melawan kotak kosong
Kemulusan melanggeng menjadi wali kota, bisa jadi tak kepalang tanggung. Partai-partai lain seperti Golkar, Gerindra dan PSI dikabarkan akan segera merapat mendukung. Ada potensi Gibran berhadapan dengan kotak kosong.

DPRD Solo terdiri dari 45 kursi, artinya calon dari partai minimal didukung 9 kursi. Tapi, PDI-P menguasai 30 kursi, sisanya terdistribusi ke lima partai lain, masing-masing PKS (5), Golkar (3), Gerindra (3), PAN (3) dan PSI (1).

Jika sikap Golkar, Gerindra dan PSI sudah pasti, tentu lawan paling mungkin dari Gibran adalah calon independen. Hal yang sangat sulit, mengingat sampai sekarang belum ada tanda-tanda calon yang terlihat.

Gibran mungkin saja punya potensi sebagai kepala daerah, tapi nampaknya tidak etis jika ia terlalu mulus dengan ragam blunder ini. **RS

Foto: Antara/Mohammad Ayudha

Bagikan