Press "Enter" to skip to content

Kasus CCTV Starbucks: Pelecehan Seksual yang Masih Dianggap Sepele

Peristiwa itu terjadi Rabu (1/7). Beberapa orang pegawai di salah satu gerai Starbucks Jakarta memakai CCTV untuk menyorot dada seorang pengunjung perempuan.

Kejadian yang tergolong pelecehan seksual ini direkam. Video itu viral dan menuai kemarahan warganet Indonesia. Umumnya orang marah dengan menyebut akun media sosial Starbucks Indonesia. Manajemen waralaba kopi ini pun segera meminta maaf dan melakukan investigasi.

Starbucks akhirnya memecat karyawan mereka, tanpa menyebut identitas. Korporasi asal Amerika Serikat ini juga menyebut perilaku itu tidak pantas serta memastikan kejadian seperti ini tidak akan terulang.

Namun, tetap saja, dalam sejumlah komentar yang beredar di dunia maya, ada orang yang masih menyalahkan perempuan yang dianggap mengenakan pakaian yang terlalu seksi. Seolah tindakan penyalahgunaan properti demi voyeurisme seperti itu adalah hal yang boleh dilakukan.

Adanya komentar seperti ini sebenarnya menyiratkan titik yang lebih krusial. Ada persoalan dimana pelecehan dan kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan, masih dianggap hal yang wajar dalam kehidupan sosial di Indonesia.

Tindakan seperti mengintip, mencolek/meraba tubuh, cat-calling, pesan verbal/tulisan bernada erotis serta banyak tindakan lain terkait tubuh – tanpa persetujuan dari subyek yang dikenai tindakan tersebut – adalah hal sering sekali terjadi dan tidak dianggap sebagai hal yang begitu tercela.

Di ruang kerja, sekolah, transportasi publik, tempat pertemuan umum, sepanjang jalan atau gang menuju rumah kita nyaris tidak bisa menghitungnya lagi karena kejadian tersebut sepertinya sudah sedemikian lumrah.

Kesalahan terbesar pegawai Starbucks tadi mungkin malah bukan pada pelecehannya. Tapi karena video tersebut diunggah. Kalau itu terjadi di keseharian tanpa ada yang merekam, mereka bisa jadi dianggap baik-baik saja, hanya sekedar iseng dan nakal.

Baca juga:  Tidak Ada Kebangkitan Nasional di 2020

Maka kalaupun dijerat pastilah kenanya pasal terkait konten elektronik, atau malah sekedar sanksi etika kerja berupa pemecatan.

Ya, mau bagaimana lagi, masyarakat kita memang masih menganggap kejahatan terkait seksualitas itu hanya dalam tindakan perkosaan atau kekerasan fisik. Itu juga tidak dengan sikap yang serius. Obyektivikasi seksualitas jadi hal yang dianggap tabu, tapi dianggap wajar saja jika terjadi diam-diam, bahkan salahnya sering dilimpahkan pada korban.

Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang sudah didorong bertahun-tahun lalu itu saja masih dianggap sulit oleh anggota dewan kita, bukan? **RS