Press "Enter" to skip to content

Pejabat Publik dan Pseudosains Kalung Corona

Kita mungkin bisa tertawa saat pemerintah Orde Baru pernah melarang warga keluar dari rumah saat terjadi gerhana matahari 11 Juni 1983. Tapi apakah setelah itu kita tidak lagi melihat pejabat publik yang menganut pseudosains?

Sayangnya, pseudosains alias ilmu semu – pengetahuan, metodologi, keyakinan, atau praktik yang diklaim sebagai ilmiah tetapi tidak mengikuti metode ilmiah – ternyata masih ada saja dipertontonkan sejumlah pejabat publik. Tidak soal pemerintahan masih totaliter atau mulai populis.

Kita tentu masih ingat, bagaimana seorang menteri Agama pernah berupaya menggali harta karun yang konon katanya berasal dari era prabu Siliwangi. Atau blue energy yang sempat dipercaya pemerintah sebagai salah satu energi alternatif. Itu terjadi di masa reformasi.

Di masa yang lebih dekat, kita pun pernah mendengar komentar bahwa mandi di kolam renang berisiko menyebabkan kehamilan pada perempuan. Itu diucapkan oleh seorang kominisoner di komisi perlindungan anak.

Yang terbaru tentu saja, kalung antivirus corona, yang entah bagaimana diyakini sebagai penangkal virus dan diproduksi lewat promosi kementerian pertanian.

Kita maklum, bahwa seorang pejabat publik tidak mungkin bisa menguasai semua bidang. Sebagai pribadi, wajar saja ia keliru memahami atau menafsirkan satu fakta ilmiah. Apalagi jika bukan bidang kompetensinya.

Tapi menjadi penganut dan pengiklan pseudosains adalah hal yang berbeda, apalagi menghasilkan kebijakan publik yang bersifat demikian. Untuk itulah kita belajar metode ilmiah di dunia pendidikan, plus di pemerintahan selalu ada banyak bidang yang bisa saling menopang dan mengoreksi. Meski belum banyak, kita toh tidak sampai minus sekali orang yang punya kepakaran di tiap bidang.

Tapi apa boleh buat, era post-truth kini semakin merajalela. Semua orang serasa menjadi pakar berbekal fakta seadanya dan metode penalaran yang acakadut. Para pejabat publik pun tidak kebal dari roh seperti itu.

Baca juga:  Ken Arok dan Konflik Sosial di Indonesia

Agaknya kita masih akan tetap menyaksikan sekian banyak pseudosains berikutnya. Untungnya kita masih lebih bebas untuk mengkritik dan membantahnya.

Terlepas didengar atau tidak, setidaknya kengototan untuk menolak pseudosains belum berbuah penjara atau penghilangan. **RS

Foto: Istimewa/Dok. Kementan