Press "Enter" to skip to content

Mari Tebak Lembaga Negara Mana yang Mau Dibubarkan Jokowi?

“Dalam waktu dekat ini ada 18,” ungkap Jokowi tenang dalam pertemuan dengan media Senin (13/7).

Angka 18 itu adalah jumlah lembaga negara yang kabarnya akan dibubarkan atau digabung dengan lembaga yang sudah ada. Alasan utama perampingan ini, menurut Presiden adalah penghematan anggaran, kemudahan dalam koordinasi serta efektivitas kerja.

“Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu, Bolak-balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil, enggak. Kita yakini,” papar Jokowi.

Presiden belum mau menyebut lembaga mana saja yang akan dibubarkan itu. Namun petunjuk itu setidaknya tersirat saat ia menyebut hal terkait anggaran. Anggaran, menurut presiden, bisa dikembalikan ke kementerian maupun ke bagian direktorat dari pada untuk badan atau komisi.

“Semakin ramping organisasi ya cost-nya kan semakin bisa kita kembalikan. Anggaran, biaya. Kalo pun bisa kembalikan ke menteri kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pake badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi,” lanjutnya.

Ada kemungkinan lembaga negara yang mengusung nama badan atau komisi bakal menjadi sasaran perampingan ini. Secara nasional setidaknya kita tahu ada 28 lembaga non struktural yang memakai nama “Badan” dan 17 lembaga yang memakai nama “Komisi.”

Namun presiden tidak mungkin sembarangan menghapus semua badan atau komisi itu. Sejumlah komisi seperti Komnas HAM, KPK, KPI, KPPU dan berapa komisi lain demikian pula badan-badan seperti BNPP, BNSP, atau BOPI adalah amanat undang-undang, sehingga pembubarannya harus lewat restu DPR atau lewat mekanisme pembatalan undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Presiden mungkin bisa segera menghapus lembaga yang dibentuk hanya berdasarkan keputusan pemerintah. Ini memang punya tantangan tersendiri, meski tidak terlalu sulit.

Baca juga:  Ekonomi Indonesia Diperkirakan Baru Akan Pulih di 2022

Tapi, jika merefleksikan bentukan kabinet dan lembaga negara selama pemerintahan Jokowi, bukankah presiden juga pernah menambah sejumlah lembaga baru?

Lagipula pembubaran lembaga negara di era reformasi adalah hal yang amat biasa saja, Jokowi sendiri sepanjang periode pemerintahannya telah menghapus atau merombak lebih dari 10 lembaga negara yang dibentuk lewat aturan eksekutif.

Wajar jika media kemudian banyak mengaitkan isu perampingan lembaga ini mirip dengan isu perombakan kabinet yang diberi narasi ‘presiden marah’ seperti sebelumnya. Sekedar langkah agar bawahan lebih kerja keras atau mungkin pernyataan ke publik, bahwa presiden sudah berniat bersih-bersih.

Jadi tunggu saja lembaga mana yang mau dibubarkan. Toh, yang penting nanti dampak dan kinerjanya, bukan sekedar rombak strukturnya. **RS

Foto: Instagram/Jokowi