Press "Enter" to skip to content

Darurat Kekerasan Seksual: Tidak Ada Keseriusan dan Perlindungan!

Mendengar kabar kasus kekerasan seksual terhadap NF di Lampung Timur sudah barang tentu semakin menyulut kemarahan terkait betapa daruratnya kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Bagaimana tidak, dari penuturan dan poin pemeriksaan polisi kita mengetahui perempuan yang masih usia remaja itu adalah korban kasus perkosaan yang telah mengalami trauma. Ia kemudian dititipkan di rumah aman milik Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur sejak akhir tahun 2019.

Namun, disana NF malah mengalami perkosaan berkali-kali yang dilakukan petugas P2TP2A. Ia sempat diperdagangkan untuk berhubungan badan dengan pria lain. Kejadian itu berlangsung selama sekitar enam bulan, terkahir kali perempuan itu dicabuli pada Juni 2020.

Rumah aman demikian pula lembaga layanan yang seharusnya memulihkan kondisi psikologis korban, malah melakukan kebejatan serupa.

Bukan sekedar simpati dan hukuman
Reaksi paling lazim atas kejadian ini adalah rasa simpati mendalam dan segera menyerukan hukuman seberat-beratnya pada pelaku.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, misalnya, meminta aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman berat kepada pelaku.

Hal serupa tentu pernah dilakukan para pejabat publik kita untuk sejumlah kasus sebelum-sebelumnya. Wacana hukuman kebiri pada pelaku misalnya, sempat menjadi usulan yang penting untuk dimasukkan.

Seruan seperti itu amat klise. Masalah terbesar justru bukan hukuman yang berat. Tapi memastikan pencegahan kekerasan dan perlindungan bagi korban.

Adalah fakta bahwa pelaku kekerasan seksual, terutama pada perempuan dan anak, terjadi dalam lingkungan yang dekat atau memiliki otoritas terhadap korban.

Keluarga, wilayah tetangga, sekolah, tempat kerja, lingkungan pendidikan keagamaan hingga rumah ibadah tidak steril, bahkan sering kali amat rentan, mengalami kejadian ini.

Baca juga:  Polemik Wisata Masyarakat Baduy

Ini yang membuat sebagian besar kasus kekerasan seksual yang ada seringkali tidak terungkap, atau baru diketahui setelah berlangsung sangat lama. Simpati dan penyesalan atau sekedar hukuman berat bukan solusi untuk kesulitan ini.

Layanan dan perlindungan jauh lebih penting
Kita belum punya instrumen hukum dan layanan publik yang memungkinkan korban bisa melapor tanpa mengalami ketakutan maupun trauma, demikian pula yang menjamin berkualitasnya layanan pemulihan bagi penyintas.

Kasus NF ini misalnya, dapat dipastikan bahwa pemrosesannya secara hukum mirip sekali dengan kasus pidana biasa. Menilik keterangan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, misalnya, korban tetap akan diperiksa dengan pertanyaan-pertanyaan berisiko memicu lagi trauma.

“Kami sempat mempertanyakan kenapa pada saat korban menjadi korban pelecehan seksual berkali-kali tidak berteriak atau meminta bantuan apapun dari lokasi sekitar,” ujar Pandra dikutip merdeka.com Selasa (7/7).

Mungkin memang tidak ada pilihan yang lebih baik bagi polisi. Karena aturan pembuktian masih mensyaratkan hal tersebut. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian, seringkali terbatas dalam banyak hal. Jumlah polwan, ruangan dan fasilitas yang memadai serta anggaran juga amat timpang. Ini tentu halangan besar buat pelaporan kasus.

Tahapan peradilan berikutnya juga tetap tak menyenangkan buat korban. Komnas Perempuan dalam rilis Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, mencantumkan banyak temuan bagaimana para penegak hukum di persidangan tak sensitif terhadap korban perkosaan.

Di kejaksaan, misalnya, penuntut justru tidak membela penyintas jika ada pertanyaan memojokkan dari pengacara terdakwa saat persidangan.

Rilis tersebut juga mencontohkan kasus pencabulan kakek terhadap dua bocah SD di daerah Jakarta Timur. Dimana penuntut umum berulang kali menanyakan bagaimana jari-jari pelaku memainkan alat kelamin penyintas. Pertanyaan serupa diutarakan oleh hakim yang menangani kasus ini. Betapa sulitnya hal tersebut bagi korban.

Baca juga:  Pandemi Membuat Anak Berkurang Bermain Game Online

Layanan pendampingan serta pemulihan dari pemerintah yang selama ini dikerjakan dengan sekadarnya. Survey Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2019, mengungkap hampir 60% unit layanan rehabilitasi pemerintah, terutama P2TP2A, tidak menguasai kompetensi pendampingan.

Sumber daya manusia direkrut tidak maksimal dan tidak profesional, jumlah pekerja sosial, tenaga medis dan psikolog yang minim, minimnya anggaran dan infrastruktur, serta lemahnya pengawasan, adalah fakta yang terungkap dalam survey tersebut.

Semua ranah tersebut ada di wewenang pemerintah. Wakil-wakil kita di parlemen pun punya suara untuk merumuskan aturan dan penganggaran yang lebih baik.

Tapi apa itu dilakukan? Yah, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang berkali-kali masuk prolegnas pun tetap masih harus disingkirkan lagi. Tiga tahun awal bahkan mentok hanya membatas judul.

Jelas, yang ada barulah seruan dan jargon. Belum ada keseriusan. Belum ada perlindungan di tengah kondisi darurat kekerasan seksual. **RS

Foto: shutterstock