Bank Dunia menyatakan Indonesia memiliki kesenjangan infrastruktur yang diperkirakan belum bisa dikejar. Ini bisa menjadi penghalang terbesar untuk bersaing dengan negara lain.
Meski telah memprioritaskan infrastruktur dalam periode pertama pemerintahannya, kabinet Jokowi diperkirakan belum mampu mengejar ketertinggalan tersebut di tahun ini.
Peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy, menilai pemerintah memang perlu mengejar ketertinggalan infrastruktur. Sayangnya upaya tersebut belum akan berdampak maksimal, terutama karena sejumlah relokasi anggaran.
“Apalagi kalau sekarang banyak realokasi anggaran, termasuk infrastruktur, untuk kebutuhan anggaran penanganan Covid-19. Cepat atau lambatnya gap tersebut terpenuhi, tergantung dari langkah strategis pemerintah,” kata Yusuf dikutip Kontan, Minggu (5/7).
Selain permasalahan relokasi, Yusuf juga menyorot rendahnya penerimaan Indonesia, yang bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur. Ia menilai pola kerjasama public private partnership sebagai solusi yang paling rasional untuk sumber pembiayaan infrastruktur. Hal ini dianggap mampu mempercepat upaya mengejar ketertinggalan infrastruktur Indonesia.
Ditinjau dari kenaikan pendapatan, Indonesia memang telah masuk ke dalam kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas. Namun, status tersebut juga punya risiko yang cukup berat, terkait semakin lambatnya upaya menuju pendapatan tinggi.
Dalam pertemuan virtual dengan Forum Rektor Indonesia, Sabtu (4/7), Presiden Jokowi sempat menyinggung pentingnya peningkatan infrastruktur sebagai tantangan besar yang dilewati, selain peningkatan sumber daya manusia. Kedua hal ini perlu diselesaikan kalau tidak mau terjebak dalam middle income trap, atau jebakan negara pendapatan menengah.
“Kita butuh infrastruktur yang efisien ini sudah mulai kita bangun, kita butuh cara kerja yang cepat, kompetitif dan beroritentasi pada hasil ini terus kita upayakan,” kata Jokowi.
Ketertinggalan infrastruktur Indonesia memang merupakan dampak panjang dari krisis ekonomi di tahun 1998. Saat itu pemerintah butuh waktu yang cukup lama untuk memulihkan krisis ekonomi, sehingga praktis semua pembangunan infrastruktur terhenti atau melambat.
Ini yang membuat pembangunan infrastruktur di Indonesia tersusul oleh banyak negara lain di kawasan Asia. **RS
Foto: Rosiana Haryanti/Kompas.com
