Press "Enter" to skip to content

Denny Siregar, Tokopedia dan Mengawangnya Isu Perlindungan Data Pribadi

Kasus dibocorkannya data pribadi Denny Siregar oleh seorang pekerja di Telkomsel sempat menjadi isu panas minggu lalu.

Bulan lalu, kitapun mendengar kasus serupa saat Tokopedia – salah satu e-commerce terbesar di negeri ini – dinilai lalai terkait kebocoran 91 juta data penggunanya.

Namun anehnya kedua isu itu jadi berkembang menjauhi permasalahan esensinya. Dalam kasus Denny misalnya, polemik soal Telkomsel disusupi orang dengan paham ekstrim beragama jadi lebih mencuat. Di Tokopedia, isunya malah jadi sekedar soal seberapa besar itu akan mempengaruhi pangsa pasarnya.

Meski isu-isu sampingan itu punya prioritas tersendiri, kedua permasalahan itu sebenarnya lebih banyak bertumpu pada isu keamanan data pribadi. Hal yang masih belum menjadi perhatian, meski pengguna internet di Indonesia sangat besar.

Dari segi perilaku warganet di Indonesia, hal itu jelas terlihat. Bagaimana informasi dan data pribadi semisal nama, tempat tinggal, tanggal lahir bahkan nomor induk kependudukan dan nomor seluler pribadi terbilang sangat gampang diberikan. Para pemroses dan penerima data tersebut pun tidak banyak terikat aturan saat memegang sedemikian besar data pelanggan.

Tak heran gangguan hingga kejahatan canggih yang melibatkan penggunaan data pribadi bisa begitu marak. Mulai dari sekedar tawaran iklan dan produk yang bisa menyasar spesifik tanpa kita sadari sampai penipuan dan teror yang menyasar pribadi.

Indonesia sampai saat ini belum memiliki aturan setingkat undang-undang untuk memastikan keamanan data pribadi warganya. Pengaturan soal pengelolaan data pribadi tersebar di sejumlah undang-undang lain dan aturan setingkat kementerian Kominfo.

RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) memang sekarang sudah digodok di parlemen dan ditargetkan selesai tahun ini.

Yang jelas hingga saat ini Indonesia masih sama seperti India, sebagai negara dengan jumlah penduduk dan pengguna internet dan selular yang besar – namun belum memiliki aturan nasional soal perlindungan data pribadi. Padahal sudah lebih dari 100 negara lain di dunia ini yang memilikinya.

Baca juga:  Blak-blakan Soal Pernikahan Beda Agama

Sejauh ini Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) di Indonesia masih belum banyak disasar sanksi jika melakukan kelalaian dalam pengelolaan data pengguna.

Berbeda misalnya dengan Uni Eropa dimana lewat GDPR (General Data Protection Regulation) ada aspek perlindungan atas data pribadi warganya. Perlindungan tidak hanya di wilayah Uni Eropa, namun juga mencakup semua negara dimana ada penyelenggara sistem yang menghimpun dan mengelola data warga Uni Eropa.

Hal ini lah yang mesti cepat dibereskan demi keamanan warga negara, juga jika Indonesia mau serius menggagas pasar digital. **RS

Foto: Instagram/Dennysirregar