Press "Enter" to skip to content

Tanggal 5 Juli dan Dua Cerita Demokrasi Indonesia

Tanggal 5 Juli barangkali sangat tepat menggambarkan bagaimana Indonesia berayun dari satu sisi ke sisi lain saat mencoba mempraktikkan demokrasi. Terpisah oleh selang waktu 45 tahun ada dua cerita penting di tanggal ini.

Dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah peristiwa pertama. Kendati dianggap sebagai satu-satunya cara menyelamatkan kondisi bangsa, peristiwa ini dianggap mengingkari demokrasi.

Pemilu 1955, yang disebut sebagai pemilihan umum paling demokratis di Indonesia, menjadi sia-sia. Anggota DPR dan Konstituante hasil pemilu, dibubarkan sebelum selesai masa jabatan.

Ini bermula dari kegagalan kuorum Konstituante, badan yang diharapkan melahirkan Undang-undang Dasar baru. Walhasil persidangan selama lebih dua tahun dari 10 November 1956, menjadi tidak berarti, saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit.

Ketidaksepakatan itu sebenarnya terkait perkara yang lebih abstrak dan simbolis, yaitu apa yang dicantumkan sebagai dasar negara.

Menurut catatan Adnan Buyung Nasution, Konstituante sebenarnya sudah banyak sepakat dalam hal-hal penting lain, diantaranya terkait pasal-pasal soal hak asasi manusia.

Rancangan HAM di Konstituante jauh lebih maju dibandingan UUDS 1950 dan UUD 1945. Bahkan Amandemen UUD 1945 menjadi bentuk yang kita anut sekarang, pada prinsipnya banyak sekali memasukkan 19 bahasan hak asasi yang telah disepakati Konstituante.

Anggota sidang banyak sepakat dalam membahas HAM, karena parameternya yang lebih praktis dan konkrit. Mereka sangat setuju HAM dan perlindungan atas hak-hak individu dijadikan batu ujian terhadap kebijakan pemerintah yang tidak demokratis dan praktik pemerintahan yang melanggar hukum.

Apa boleh buat, cita-cita demokrasi itu harus ditunda sekian lama. Soekarno menerapkan apa yang disebut sebagai Demokrasi Terpimpin, yang dalam banyak hal sebenarnya cukup totaliter. Ia menjadi pemimpin tanpa batas masa jabatan serta memilih sendiri ‘anggota legislatif’-nya.

Baca juga:  Liga Eropa Kembali Bergulir, Bagaimana Formatnya?

Namun lain cerita di 5 Juli 2004. Itu kali pertama Indonesia menggelar proses demokrasi yang paling individual. Pemilihan pimpinan tertinggi negara yang awalnya hanya ditentukan oleh perwakilan rakyat di MPR, kini menjadi hak semua warga.

Meski sempat dikhawatirkan bisa menimbulkan kekacauan, Indonesia melaluinya dengan sangat baik. Lewat dua putaran pemilihan, pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih secara langsung.

Lantas apa itu berarti Indonesia sudah kampiun dalam mempraktikkan demokrasi?

Jawabannya ternyata masih menggantung. Jika yang ditinjau adalah prosedur dan simbol-simbolnya, Indonesia tentu saja sudah sangat demokratis. Negara ini memberi wewenang besar pada rakyat untuk memilih pemimpin dan perwakilan di berbagai tingkat pemerintahan.

Tetapi, dalam tiga kali praktik pemilihan presiden langsung berikutnya dan ribuan pemilihan kepala daerah, kita akhirnya bisa berkaca, bahwa secara esensi praktik demokrasi kalah dengan model politik patron, politik uang, sentimen primordial dan nepotisme.

Demikian pula dalam praktik pemerintahan dan legislasi. Kita menjadi saksi bagaimana batu ujian HAM sering diabaikan. Demikian pula proses legislasi yang sarat kepentingan elit politik. Wajar, jika banyak negara lain menilai Indonesia belum sepenuhnya demokratis.

Dua tanggal ini membuat kita berkaca, banyak hal masih sangat mungkin terjadi terkait proses demokratisasi Indonesia. Kita masih bisa saja berayun dari negara yang demokratis, anti-demokrasi atau malah menerapkan prosedur demokrasi tapi bukan esensinya. **RS

Foto: Unsplash