Press "Enter" to skip to content

Ultah Jokowi dan Kenangan Pembredelan Media

Di era pemerintahan Jokowi, kita mungkin akan lebih banyak mengenang tanggal 21 Juni sebagai hari ulang tahun presiden.

Namun, tanggal 21 Juni di tahun 1994 adalah peristiwa penting bagi dunia pers di Indonesia. Di hari itu, tiga majalah tenar, Tempo, DeTik dan Editor dicabut izin penerbitan pers (SIUPP)-nya oleh pemerintah lewat Departemen Penerangan.

Dalam pengumuman resmi, tidak disebutkan alasan penghentian SIUPP ini.

Namun, dalam keterangan pada media disebut Tempo melanggar prinsip pemberitaan pers dan dianggap membahayakan negara. Ini dapat dikatakan sebagai peringatan terakhir pemerintah, karena majalah itu juga pernah dibredel di tahun 1982.

DeTik dianggap melanggar ranah pemberitaannya, yang seharusnya hanya memuat cerita kriminal dan detektif, bukan masalah sosial politik. Sementara Editor dinilai lalai secara administratif karena tidak melaporkan pimpinan media yang baru.

Banyak pihak menilai alasan itu mengada-ada. Hampir semuanya maklum pembredelan ini lebih karena ketiga media tersebut memuat dengan nada kritis berita pembelian kapal bekas dari Jerman Timur.

Pembelian kapal perang tersebut dilakukan oleh Menteri Riset dan Teknologi, B.J. Habibie. Sedangkan Menteri Keuangan Marie Muhammad, tak pernah merencanakan pembelian tersebut.

loading…



Lebih parah, diduga terjadi penggelembungan karena harga 39 kapal bekas itu diperkirakan hanya sebesar 12,7 juta dolar AS, tapi dibeli dengan harga sekitar 62 kali lipatnya (1,1 miliar dolar AS).

Pembredelan ini membangunkan kesadaran insan pers Indonesia. Koalisi Perempuan untuk Kebebasan Pers cukup berani menggelar demonstrasi bertemu dengan fraksi ABRI di DPR.

Para wartawan progresif membentuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia yang menyetujui pemberedelan itu.

Agaknya peristiwa 21 Juni ini memicu puncak kemarahan akan sekian banyak campur tangan Orde Baru terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Baca juga:  Langkah Erick Thohir di BUMN dan Repotnya Mengurus Kritik Adian

Sepanjang pemerintahannya, Orba telah memberedel atau menutup sementara sekitar 120 media massa dan pers kampus. Terutama selepas insiden 1965, peristiwa Malari 1974, serta menjelang akhir pemerintahan Soeharto.

Hampir semuanya terjadi karena media-media tersebut menerbitkan pemberitaan yang mengomentari secara kritis kebijakan pemerintah.

Di masa kini, cerita-cerita pembredelan itu nampaknya sekedar menjadi kenangan. Pers apalagi media digital sudah tumbuh sedemikian menjamur, bahkan dinilai terlalu bebas.

Namun, bukan berarti kebebasan pers telah terwujud sepenuhnya. Intimidasi terhadap insan pers, kriminalisasi dengan UU ITE, serta dominasi pers dengan kapital besar bukan hal yang terelakkan.

Kita tetap bisa mengenang 21 Juni sebagai puncak pengekangan terhadap kebebasan media sekaligus perlawanan agar kita terus mengunggah kebebasan pers.

Mengucap selamat ulang tahun pada Presiden Jokowi, sekaligus berharap dia tetap ada di posisi yang pro pada kebebasan informasi, sebagai salah satu pilar demokrasi. **RS

Ilustrasi: jokowi

loading…