Press "Enter" to skip to content

Terawan Disemprot soal Dana Layanan Kesehatan Covid-19

“Kalau aturan di Permen-nya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan.”

Itu salah satu pesan Jokowi saat membuka rapat terbatas Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19, Senin (29/6), di Istana Merdeka, Jakarta.

Pesan itu menyorot secara spesifik peran Kementerian Kesehatan dalam mengelola anggaran terkait layanan kesehatan Covid-19. Jokowi berpesan agar santunan kepada orang-orang yang meninggal karena Covid-19 harus segera diberikan. Demikian pula terkait pencairan klaim rumah sakit dan insentif bagi tenaga medis serta petugas laboratorium.

Presiden dengan penekanan meminta agar prosedur di Kementerian Kesehatan tidak bertele-tele. “Kita tunggu apa lagi kalau anggarannya sudah ada?” tanyanya secara retoris.

Ini merupakan kali kedua kementerian kesehatan disorot soal anggaran layanan kesehatan terkait Covid-19. Sebelumnya dalam rapat kabinet Kamis (18/6), presiden menyinggung serapan anggaran yang rendah di kementerian kesehatan.

Pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan dana insentif bagi tenaga medis sebesar Rp 5,6 triliun. Dari jumlah itu sebesar Rp 3,7 triliun dikelola Kementerian Keuangan sebagai dana transfer daerah berupa dana tambahan bantuan operasional kesehatan (BOK).

loading…



Sisanya sebesar Rp 1,9 triliun dikelola Kemenkes. Dalam pagu ini termasuk pula dana santunan kematian tenaga kesehatan sebesar Rp 60 miliar.

Terkait insentif tenaga medis, sejauh ini sudah dibayarkan sebesar Rp 226 miliar bagi 25.311 orang tenaga medis. Jumlah itu baru mendekati 30 persen dari target.

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir dalam keterangan yang dikutip Vivanews menyebut bahwa ada proses yang cukup memerlukan waktu sehingga dana tidak langsung bisa dicairkan.

Salah satunya karena faktor usulan pembayaran tunjangan tenaga kesehatan dari fasilitas layanan kesehatan serta dinas kesehatan daerah.

Baca juga:  Apakah Memakai Masker Menyebabkan Hypercapnia?

“Alurnya terlalu panjang sehingga membutuhkan waktu untuk proses transfer ke daerah. Keterlambatan pembayaran juga disebabkan antara lain karena butuh juga persetujuan dari Kementerian Keuangan,” kata Abdul.

Menurut Abdul, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan merevisi Permenkes Nomor 278 Tahun 2020.

Dengan revisi ini tahapan verifikasi data dari fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah yang sebelumnya jadi wewenang Kemenkes dapat dilimpahkan ke Dinas Kesehatan di daerah. **RS

Ilustrasi: merdeka

loading…