Press "Enter" to skip to content

Masalah Seputar Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memprediksi sebanyak 50.114 akan pulang ke tanah air pada Juli hingga Agustus nanti.

Dalam keterangannya pada diskusi bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Minggu (28/6), Benny menyebut bahwa ini merupakan kepulangan reguler. Pekerja migran dari luar negeri ini umumnya kembali lantaran kontrak kerja mereka di negara penempatan telah selesai. Tidak terkait langsung dengan pandemi Covid-19.

Kepulangan ini, menurut Benny, terdiri atas sejumlah skema. Skema yang pertama adalah goverment to goverment (G2G), lalu ada person to person (P2P) dan skema mandiri yakni, pekerja migran pulang ke tanah air atas kesadaran sendiri.

Sebagai tambahan ada skema yang berdasarkan kontrak yang dilakukan pekerja migran dengan perusahaan atau user secara mandiri serta kepentingan perusahaan.

Karena perbedaan skema itu Benny menyebut tidak semua pekerja migran Indonesia yang kontrak kerjanya berakhir akan kembali.

Benny juga menyampaikan bahwa selama pandemi Covid-19 tercatat sudah sekitar 162.000 pekerja migran Indonesia yang telah dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.

B2PMI telah berkoordinasi dengan Gugus Tugas dan instansi terkait demi menjamin para pekerja menjalani karantina guna mencegah penularan Covid-19. “Kami akan terus mengawal kepulangan pekerja migran kita,” tegas Benny.

Memang ada sejumlah masalah yang muncul seputar kepulangan para pekerja migran di tengah pandemi Covid-19 kali ini. Benny mencontohkan sejumlah travel gelap yang mencoba masuk ke Wisma Atlet tempat karantina pekerja migran.

“Ada travel gelap yang mencoba masuk ke wilayah Wisma Atlet. Mereka ingin memanfaatkan bisnis kotor mereka kepada para PMI. PMI diarahkan untuk menggunakan jasa travel dengan tarif tinggi. Kadang juga diminta untuk menukar dolarnya dengan harga rendah,” ia mencontohkan.

loading…



Sepulangnya di kampung halaman pekerja migran juga terkadang masih dicurigai sebagai orang yang rentan menyebarkan Covid-19.

Baca juga:  Dian Perawat yang Disambut Bak Pahlawan

Apa yang dialami Arumi, pekerja migran asal Blitar, misalnya. Ia mengaku sempat menemui beberapa warga yang keberatan atas kepulangannya. “Saya cuma joging tapi beberapa warga keberatan. Saya sampai didatangi TNI dan polisi ke rumah,” cerita Arumi sebagaimana dikutip dalam liputan Tirto.

Tak hanya persoalan kecurigaan dari tetangga, yang belakangan perlahan menghilang, para pekerja migran yang pulang juga menghadapi masalah ekonomi yang cukup pelik.

Pekerja migran tidak memperoleh bansos karena tidak termasuk dalam 14 kriteria program keluarga harapan (PKH) penerima bantuan langsung tunai dana desa. Mereka tidak dianggap sebagai kelompok rentan yang terdampak pandemi Covid-19.

Padahal, persoalan pekerja migran yang pulang ke Indonesia sama seperti pekerja-pekerja lokal yang terdampak COVID-19, baik di-PHK atau dirumahkan tanpa upah atau digaji sebagian. Keduanya, sama-sama membutuhkan lapangan pekerjaan.

Namun, bukan berarti pekerja migran yang tidak pulang lebih baik nasibnya. Survei Human Rights Working Group (HRWG), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Jaringan Buruh Migran (JBM) tentang dampak Covid-19 terhadap pekerja migran menunjukkan banyak pelanggaran ketenagakerjaan terjadi selama pandemi.

Di Malaysia dan Arab Saudi, survey tersebut mencatat sekitar 54 persen pekerja migran buruh pabrik mengaku tidak mendapatkan gaji.

Di Singapura dan Hongkong, meski masih digaji, mereka amat terbatas mobilitasnya. Angka stres dan gangguan psikologis pada pekerja migran di Taiwan dan Korea Selatan pun dilaporkan cukup tinggi selama masa pandemi ini.

Agaknya pekerja migran masih harus banyak bersabar, apalagi dalam situasi seperti sekarang. **RS

Ilustrasi: bangka

loading…