referendum sawit

Sekitar 60.000 warga Swiss telah menandatangani usulan referendum yang menentang perjanjian perdagangan bebas (FTA) Indonesia dan Swiss terkait impor kelapa sawit.

Ini merupakan kali pertama di Swiss, kebijakan FTA ditentang oleh voting populer warga. Dibutuhkan waktu lebih dari enam bulan sejak perjanjian ini disetujui oleh parlemen Swiss pada Desember tahun lalu.

Diberitakan oleh Swiss Info, Willy Cretegny, salah seorang inisiator referendum, menilai ini kebijakan yang tidak mencerminkan nilai dan kepedulian Swiss pada isu lingkungan. Mengingat perkebunan kelapa sawit berperan besar dalam deforestasi hutan.

Meski demikian, kelompok liberal dan sayap kanan Swiss menilai pembatalan FTA ini akan membahayakan perekonomian Swiss serta tidak berdampak apa pun bagi perbaikan lingkungan.

Politisi Partai Liberal, Christian Luscher, menyampaikan kekhawatirannya bahwa referendum ini bukanlah hal yang tepat untuk mencapai hal yang diharapkan pengusulnya.

ā€œJika Swiss tidak lagi membeli produk kelapa sawit, Indonesia tetap akan memproduksinya. Justru lebih baik tetap menjadi konsumen sembari memastikan produksi sawit sesuai dengan nilai yang kita hargai bersama, termasuk permasalahan lingkungan,ā€ ungkap Luscher.

Ia juga mengingatkan bahwa Swiss menggantungkan perekenomiannya pada produk ekspor, tentu menjadi hal yang buruk jika FTA dengan Indonesia dibatalkan, mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa adalah pasar yang sangat potensial.

Berbeda dengan negara-negara yang tergabung di Uni Eropa yang mengkampanyekan pembatasan impor sawit, Swiss sebagai negara netral selama ini tetap mengimpor 30.000-40.000 ton sawit per tahunnya. Dimana 90% dari impor tersebut berasal dari Indonesia.

Para pelaku industri di Swiss, terutama di sektor produk pangan dan kosmetik telah lama bergantung pada impor sawit. Minyak sawit dinilai lebih praktis untuk digunakan karena memiliki rasa yang netral dan tekstur yang ideal untuk campuran berbagai produk.

Baca juga:  Waspada, Kemarau Sudah Tiba di Separuh Wilayah Indonesia

Namun, sejumlah perusahaan sudah mulai beralih pada penggunaan minyak dari bunga matahari, rapeseed dan kedelai, meski belum ada satu pun pengganti yang lebih murah dari sawit.

Permasalahan ketersediaan bahan dalam skala besar juga mencuat. Meski Uni Eropa sempat mengancam akan menutup sepenuhnya impor sawit, negara-negara di dalamnya masih mengalami defisit minyak nabati sekitar 5 juta ton pertahunnya. Kebutuhan ini belum dapat dipenuhi oleh produk pengganti.

Indonesia sejak awal sudah mengambil sikap akan tetap memproduksi sawit mengingat kebutuhannya untuk industri sangat besar. Meski demikian, pemerintah juga berupaya agar perkebunan sawit dikerjakan dengan prinsip yang menghargai pelestarian lingkungan termasuk kesinambungan hutan tropis dan lahan gambut.

Kebutuhan akan sawit masih cukup besar baik industri lokal maupun untuk ekspor terutama ke negara-negara Amerika Selatan, India dan Tiongkok. **RS

By FOKAL

Faktual, objektif, dan kontekstual.