uu penyiaran

Dua hari lalu, Senin (22/6), persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) diisi agenda pembacaan gugatan terhadap Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pihak pemohon, RCTI dan iNews, mempersoalkan pasal 1 ayat 2 dalam Undang-undang tersebut yang mendefenisikan term “penyiaran.”

Sebagaimana termuat, undang-undang penyiaran mendefenisikan penyiaran sebagai: “Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

Defenisi ini, menurut pemohon, berdampak perlakuan yang berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti YouTube serta Netflix.

Akibatnya segala ketentuan terkait penyiaran seperti izin siaran, kewajiban mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) serta pengawasan lewat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak dapat diterapkan pada penyiaran yang menggunakan internet tadi.

Padahal menurut, pemohon, cukup banyak siaran berbasis digital yang tidak memenuhi P3SPS dan tidak bisa ditindak oleh KPI.

Pemohon meminta agar pasal tersebut dinyatakan oleh MK tak berkekuatan hukum tetap sepanjang tidak mengatur penyelenggara penyiaran berbasis internet untuk tunduk pada pasal tersebut.

Banyak pihak menilai langkah gugatan ini sebagai sikap kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta bentuk ketidakberdayaan lembaga penyiaran konvensional mengikuti derasnya arus informasi.

Studi Nielsen sejak 2018 telah memprediksi pertumbuhan penonton di platform digital. Diperlihatkan bahwa sejak dua tahun lalu durasi masyarakat Indonesia menonton siaran berbasis internet sudah hampir menyamai durasi menonton TV.

Dimana rata-rata waktu yang dipakai untuk menonton siaran berbasis internet 3 jam 14 menit per hari, sedangkan durasi menonton TV rata-rata 4 jam 53 menit per hari.

Baca juga:  Midnight Diner: Kisah Hidup dalam Makanan Jepang

Wajar, jika lembaga penyiaran konvensional seperti televisi mulai merasa tergerus pasarnya. Apalagi penyelenggaraan siaran mereka memerlukan sumber daya yang jauh lebih besar serta ketentuan kontennya diawasi ketat.

Namun, menyamakan lembaga penyiaran konvensional dengan Spotify, Youtube atau platform media sosial yang bersifat user-generated content – demikian pula Netflix yang memberikan pilihan pada konsumen – tentu juga kurang tepat.

Perbedaan paling mencolok adalah pada kebebasan yang diberikan pada pengguna. Umumnya konten lembaga penyiaran konvensional menghasilkan konten secara massal disukai atau tidak disukai pengguna, baru dievaluasi kemudian.

Berbeda dengan platform digital yang lebih banyak pilihan, bahkan memungkinkan pengguna pribadi mengunggah konten sendiri. Disini consent pengguna jauh lebih berperan. Dalam arti merekalah yang menginginkan dan menyukai konten.

Arief Hidayat, salah seorang hakim MK berpendapat bahwa permohonan untuk perluasan defenisi penyiaran pada undang-undang ini perlu dikaji hati-hati, sebab akan punya konsekuensi pada pasal-pasal lain, termasuk terkait bentuk lembaga penyiaran.

Kemunculan model penyiaran yang user generated akan selalu ada, sehingga agak sulit untuk terus menyamakannya dengan lembaga penyiaran konvensional.

Lagipula, kalau argumennya adalah pengawasan, toh Indonesia masih punya Undang-undang No 11 tahun 2008 yang mengatur informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Menarik disimak, bagaimana MK akan memvonis permohonan ini. Yang jelas, perkembangan siaran digital di Indonesia masih diperkirakan terus tumbuh. **RS

Foto: Unsplash

By FOKAL

Faktual, objektif, dan kontekstual.