Press "Enter" to skip to content

Peta Polemik RUU HIP dan Beban yang Tak Perlu

Rancangan Undang-undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) jadi pembicaraan hangat selama dua bulan belakangan.

Polemiknya unik, karena melibatkan sejumlah varian pendapat yang kadang sangat meluas ke banyak hal yang justru bukan jadi inti persoalan.

RUU HIP adalah rancangan usulan DPR dan telah ditetapkan dalam Prolegnas 2020. Alasan utama mengapa ia diperlukan adalah selama ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun begitu rancangan dipublikasikan, muncul perdebatan. RUU dinilai ambigu dan multitafsir. Beberapa pihak yang awalnya mendukung, kemudian menarik persetujuan.

Sayangnya, perdebatan soal RUU HIP ini sering jadi dikotomis. Penolak dan pendukung seringkali ditarik pada wacana ekstrim, semisal nasionalis versus penghianat bangsa, atau malah religius versus komunis.

Padahal, peta persoalannya jauh lebih beragam, seperti terlihat berikut ini.

Pertimbangan Pengusung
Fraksi PDI-P terlibat banyak dalam pengusulan. Pertimbangannya agar Pancasila jadi kekuatan ideologis tangguh serta menjiwai setiap aturan dan kebijakan di negeri ini.

Ada narasi kekhawatiran ideologi Pancasila kian tenggelam oleh ideologi lain, terutama paham keagamaan yang sempit, juga ideologi seperti liberalisme dan komunisme.

loading…



Dalam beberapa hal kekhawatiran itu memang beralasan. Sejumlah praktik diskriminasi dan anti keberagaman belakangan, terlihat justru diberi fasilitas oleh instrumen negara. Demikian pula dengan fenomena Pancasila sekedar jadi simbol dan seremoni di banyak lingkungan pendidikan dan instansi.

Namun, apakah hal tersebut perlu diatur dalam undang-undang dan dipermanenkan lewat sejumlah badan? Menurut pengusungnya, harus demikian.

Pertimbangan Pendukung
Pakar hukum seperti Prof. Jimly Asshidiqie, yang sempat dimintai pendapat dalam rapat pembahasan RUU ini menyatakan bahwa RUU ini positif. Meski demikian, umumnya pendukung berharap undang-undangnya tidak multi tafsir dan ambigu.

Baca juga:  Luhut vs Said Didu: Etika Kritik di Saat Kritis

Hampir dapat dipastikan, setiap orang yang menghayati ideologi Pancasila berharap agar dasar negara itu menjiwai semua praktik hidup bernegara dan bermasyarakat di negeri ini.

Persoalan apakah itu akan diatur lewat undang-undang atau aturan lain, umumnya tidak terlalu dipermasalahkan. Sikap ini yang nampaknya yang ada di benak sejumlah fraksi lain di DPR, serta pertimbangan banyak pihak yang selama ini menyebut diri sebagai sosok nasionalis atau Pancasilais.

Penolak dengan Prinsip Demokrasi dan Hukum
Cukup banyak akademisi dan praktisi HAM yang ada dalam posisi menolak RUU ini karena hal prinsipil terkait praktik hidup berdemokrasi dan kepastian hukum.

Ketua YLBHI Asfinawati, misalnya menilai RUU berpotensi mengendalikan hak kebebasan berekspresi. “Mirip seperti Orba. Karena terlihat sekali ada upaya memonopoli tafsir Pancasila,” ungkap Asfin dikutip Tirto.

Keberadaan badan seperti BPIP dinilai akan semakin menyerupai BP-7 Orde Baru jika diberi wewenang lebih jauh.  Ahli hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar termasuk yang menyorot hal ini.

“Kalaupun Pak Jokowi dianggap orang baik, siapa yang menjamin Pancasila enggak akan dimonopoli sama presiden selanjutnya? Tafsiran pembina utama kalau di tangan presiden macam Soeharto bisa jadi alat macam-macam,” papar Zainal.

Zainal, sama seperti beberapa akademisi hukum lain juga melihat beberapa pasal menjadi mubazir karena hanya bersifat pernyataan politis dan multi tafsir. Bukan mengatur perilaku dan kelembagaan atau siapa melakukan apa, sebagaimana lazimnya aturan perundangan.

Penolak Praktis
Beberapa pendapat juga mempertanyakan urgensi pembahasan RUU itu saat ini apalagi di tengah Indonesia masih menghadapi Covid-19.

Partai Demokrat, seperti diwakili pernyataan Hinca Panjaitan, menyebut RUU ini selayaknya tidak jadi prioritas pembahasan terlebih dahulu karena menimbulkan kekisruhan yang tidak perlu.

Baca juga:  Pak SBY Berkicau Soal RUU HIP

Sementara itu dalam beberapa pernyataan sejumlah organisasi Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, RUU dinilai ini tidak diperlukan karena pengarus-utamaan ideologi Pancasila tidak mesti dilakukan dengan cara frontal yang malah kontraproduktif.

Penolak dengan Beban Lain
Pihak yang paling kencang menolak justru membahas hal di luar esensi. Tuduhan bahwa RUU ini dekat dengan komunis, banyak didengungkan sejumlah kelompok.

Alasan kekhawatiran ini adalah karena tidak dicantumkannya TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme. Juga peramuan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, yaitu Gotong-royong, dicurigai sangat berbau ‘kiri’.

Tuduhan ini tentu kurang beralasan. Tapi, tidak mengagetkan. Kasus serupa pernah terjadi beberapa kali, sebuah aturan yang mengatur hal spesifik A, malah diprotes karena tidak memuat hal B.

Contoh terdekat adalah kasus RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang masih belum kelar. RUU ini diprotes kelompok yang mirip semata-mata karena tidak mengatur hal moralitas.

Yang membosankan adalah, pertarungan wacana RUU HIP mengerucut antar kelompok pertama dan terakhir. Apalagi dibumbui sentimen sejak pilpres 2014.

Kalau sudah di perdebatan itu, terlalu banyak beban yang tidak perlu. **RS

Ilustrasi: jelangkaonline

loading…