ojek onlline

Sebagai bentuk penerapan masa transisi PSBB, per Senin (8/6), Pemprov DKI Jakarta memberikan izin bagi ojek online maupun pangkalan untuk kembali mengangkut penumpang.

Meski demikian izin ini mensyaratkan protokol kesehatan yang wajib dipatuhi, demi mencegah penularan Covid-19.

Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2020.

Dalam keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, pada Jumat (5/6), tercantum aturan yang wajib dipenuhi oleh pengemudi sepeda motor yang mengangkut penumpang.

Aturan tersebut diantaranya kewajiban mengenakan perlindungan diri, minimal penyediaan masker dan hand sanitizer. Pengemudi ojek juga tidak diizinkan beroperasi di wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah dengan pengendalian ketat berskala lokal.

Pengemudi sepeda motor juga wajib menjaga kebersihan kendaraan dan helm untuk penumpang dengan melakukan disinfeksi setiap selesai mengangkut penumpang. Khusus para pengemudi ojek online kewajiban memakai atribut perusahaan aplikasinya, menjadi ketentuan tambahan.

Aturan ini pun menetapkan sanksi, baik berupa sanksi administratif, layanan sosial hingga penderekan kendaraan.

Asosiasi pengemudi ojek berbasis aplikasi yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia menyambut baik kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta ini. Organisasi ini pun berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Bahkan, menurut ketua presidium Garda Indonesia, Igun Wicaksono pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan ketika Pemprov DKI mengumumkan rencana akan mengizinkan kembali ojek beroperasi.

Beberapa hal yang diwajibkan dalam aturan Dishub itu bahkan telah dijalankan oleh pengemudi ojek online yang selama ini bekerja untuk mengantar barang atau pemesanan makanan.

Igun memastikan seluruh pengemudi ojek online di bawah naungan Garda Indonesia sudah memperoleh sosialiasi agar mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan ojek online.

Baca juga:  Hafidh dan Akram: Anak Kecil yang Bantu Atasi Covid-19 dari Uang Koin

“Jangan sampai ada pengemudi yang justru mengabaikan protokol kesehatan sehingga bisa berdampak buruk bagi kelangsungan ojol ke depannya. Tujuannya adalah agar tidak ada penilaian bahwa ojol tidak bisa menjalankan protokol kesehatan di masa PSBB transisi ini,” tegasnya sebagaimana dikutip Kompas.com, Senin (8/6).

Diperbolehkannya kembali ojek beroperasi memang penting demi mobilitas kegiatan ekonomi warga Jakarta. Namun, sebisa mungkin pelonggaran ini tidak meningkatkan penularan Covid-19.

DKI Jakarta sejauh ini merupakan provinsi dengan kasus positif Covid-19 terbanyak di Indonesia. Per Senin pagi (8/6) ada 8.033 kasus positif di Jakarta dengan 4.374 kasus aktif. **RS

Foto: Bisnis.com

By FOKAL

Faktual, objektif, dan kontekstual.