Dalam rapat virtual Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2020 pada Senin (15/6), presiden Jokowi menegaskan komitmen untuk akuntabilitas dan kredibilitas pemerintahan.
“Saya tegaskan bahwa pemerintah tak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola baik didahulukan,” ujar Jokowi saat membuka rapat.
Ini ditekankan terutama menyangkut seluruh upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid19 yang sudah berjalan lebih dari tiga bulan.
Pemerintah pusat dan daerah berupaya keras agar masyarakat tidak tertular wabah. Upaya ini seiring dengan kesiapan dalam membantu warga yang terdampak Covid-19 dengan berbagai jenis bansos.
“Di bidang kesehatan kita harus kendalikan Covid-19 agar tak menyebar. Yang sehat jangan sampai tertular, sementara yang sakit kita rawat sampai sembuh. Di bidang sosial kita harus menjamin warga kurang mampu untuk dapat perlindungan dan dapat bansos,” lanjut presiden.
Dana yang dianggarkan untuk upaya penanganan ini terbilang sangat besar, mencapai angka Rp. 677,2 triliun yang meliputi program pengangan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Namun jumlah yang besar itu jangan sampai diselewengkan sehingga tidak menjangkau sasaran.
Presiden kembali menegaskan agar KPK, Polri dan Kejaksaan Agung tegas dalam mengawal penggunaan anggaran ini.
“Kalau ada yang bandel, ada yang niat korupsi, ada mens rea-nya, silakan gigit dengan keras. Ini uang negara. Harus diselamatkan. Kepercayaan rakyat harus terus dijaga,” demikian Jokowi menegaskan.
Jokowi kembali mengingatkan tugas para penegak hukum yaitu kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK dan penyidik pegawai negeri sipil adalah menegakkan hukum. Meski demikian penegakan hukum ini harus dilakukan dengan profesional dan proporsional.
Pengawas di tiap lingkup pemerintahan juga diminta lebih proaktif mengingatkan pelaksana kebijakan akan potensi penyelewengan dana.
“Ini bukan untuk menakut-nakuti para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Pejabat yang tidak ada mens rea, niatan untuk korupsi, tidak perlu khawatir. Asalkan menjaga akuntabilitas,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini merupakan urun rembuk koordinasi yang terbilang besar karena melibatkan para gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia.
Bersama presiden juga hadir Wapres Ma’ruf Amin, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung ST Burhanuddin serta Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. **RS
Foto: Youtube/Sekretariat Presiden
