Press "Enter" to skip to content

Membangun Tanpa Utang: Sebuah Jargon Ketimbang Praktik

Di situs resminya, Kementerian Keuangan bahkan telah mendedikasikan satu laman khusus bertajuk Menjawab Utang.

Laman itu berisi FAQ seputar alasan dan kebijakan pemerintah terkait utang. Dua puluhan lebih poin penjelasan beserta sejumlah video pemaparan Menkeu, Sri Mulyani, nampaknya memang menunjukkan pemerintah harus berpanjang lebar menjelaskan utang.

Isu ini memang jadi bahan yang paling seksi menggaet keprihatinan masyarakat. Sepanjang empat kali pemilihan presiden secara langsung, kebijakan utang negara tak pernah absen dari bahan kampanye. Umumnya dipakai sebagai kritik terhadap petahana.

Narasi seperti kita bisa membangun tanpa utang atau menyamakan berutang dengan menjadi antek asing tentu cukup sering kita dengar, apalagi di masa-masa kampanye.

Pada kenyataannya, narasi bebas dari utang memang lebih banyak jadi jargon ketimbang praktik. Meski benar, pemerintah harus berhati-hati soal pengelolaan utang, namun kita telah hidup dalam ekonomi dunia yang menjadikan ini sebagai kelaziman.

Pertama, karena utang memang diperlukan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Narasi ini banyak diungkap pemerintahan di era Jokowi, bahwa kita tidak mungkin mengejar ketertinggalan itu semata-mata mengandalkan pemasukan negara seperti pajak dan penerimaan non pajak.

Menilik data yang ada, narasi itu memang beroleh pembenaran di kenyataan. Ketersediaan infrastruktur menurut data 2019 tak sampai 35% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah standar global yang ada di angka 70%.

Hal serupa terkait Indeks Pembangunan Manusia. Meski terus meningkat setiap tahunnya, namun kualitas SDM Indonesia masih di bawah negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Brunei, bahkan Thailand dan Vietnam.

Dengan struktur APBN seperti sekarang mustahil menggenjot upaya ngebut mengejar ketertinggalan itu tanpa utang.

Baca juga:  Lawan Bosan, Kamu Bisa Lakukan Ini Saat Physical Distancing

Ambil contoh struktur anggaran di tahun 2019 lalu. Total pendapatan negara hingga akhir 2019 mencapai Rp 1.957,2 triliun, sementara total belanjanya Rp 2.310,2 triliun. Dengan struktur seperti itu jika ingin membangun tanpa utang, negara harus mengatasi defisit sebesar Rp 353 triliun.

Pemerintah bisa memilih untuk lebih berhemat, namun kira-kira anggaran kementerian atau lembaga mana yang akan dipotong? Tidak mungkin gaji Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri begitu juga dengan anggaran pendidikan atau infrastruktur yang justru sedang digenjot.

Pengurangan pada subsisdi atau upaya lain untuk menaikkan pendapatan, misal dengan penaikan pajak atau penerimaan non-pajak, juga tidak mungkin segera dilakukan karena akan memberatkan masyarakat. Dalam konteks ini utang adalah jalan yang terbilang rasional. Apalagi pendapatan negara juga

bukanlah sesuatu yang tersedia dalam jumlah terprediksi setiap tahun. Negara butuh dana yang lebih mudah tersedia untuk membiayai proyek yang segera.

Kedua, utang itu tidak melulu berasal dari satu negara atau lembaga sehingga kita harus selalu terdikte. Negara bisa mendapatkan pinjaman dari rakyatnya sendiri, yakni dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN).

Dalam komposisi utang negara hingga saat ini misalnya. Utang dari SBN sebesar Rp 4.338,44 triliun atau hampir 84% dari total utang negara.

Sementara utang berupa pinjaman hanya sebesar Rp 834,04 triliun, yang asalnya juga beragam, baik pinjaman bilateral, multilateral maupun bank.

Ketiga, kita bisa melihat tata kelola keuangan seperti ini bukan melulu ditemui di Indonesia. Banyak negara, termasuk negara-negara maju juga berutang.

Rasio utang terhadap PDB Indonesia relatif lebih kecil. Sampai April 2020 total utang negara yang tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun. Total utang tersebut setara dengan 31,78% dari PDB.

Baca juga:  Uniknya Ucapan Idul Fitri di Indonesia
hutang
Youtube. Dok.

Jika dibandingkan Amerika Serikat, Inggris atau Jepang, di negara maju ini, rasio utang terhadap PDB-nya bisa mendekati bahkan jauh melebihi 100%.

Tentu saja kreditur belum mempercayai Indonesia seperti negara maju tersebut. Namun, jika dibandingkan negara sepantaran seperti Thailand, Vietnam, Filipina dan Malaysia sekalipun, Indonesia masih lebih kecil. Umumnya di negara tetangga kita itu, rasio utang terhadap PDB ada di atas angka 40%.

Pemerintah pun tidak bisa sembarangan menambah utang. UU Keuangan Negara No 17 tahun 2003 membatasi rasio utang tidak boleh melebihi 60% PDB. Demikian pula defisit anggaran di APBN tidak boleh lebih dari 3%.

Selama ini batas tersebut tetap ditaati, karena kisaran rasio utang di beberapa tahun selalu tak jauh dari 30% dan defisit tidak jauh dari 2%.

Yang patut menjadi sasaran kritik dan pengawasan seharusnya bukanlah soal kita boleh berutang atau tidak. Namun, lebih ke bagaimana utang serta pendapatan negara dikelola dalam pembangunan.

Untuk ini masih ada sekian banyak ruang kosong. Kita masih bisa memberi rapot merah terhadap penggunaan anggaran di banyak sektor. Baik di kementerian dan lembaga negara, maupun di tiap pemerintahan daerah. **RS

Foto: Fin.co.id

Bagikan