Press "Enter" to skip to content

Gus Dur: Saat Presiden Benar-benar Praktik Demokrasi

Masa pemerintahan Gus Dur boleh jadi pendek. Tidak sampai dua tahun dari Oktober 1999 hingga Juli 2001.

Orang pun dapat mengkritik prestasi ekonomi, serta kekurangmampuannya mempertahankan keseimbangan kekuasaan, hingga harus terjungkal.

Namun, bicara soal kesetaraan hak politik, supremasi hukum dan penegakan HAM, masa Gus Dur jadi presiden adalah contoh paling gemilang.

Kebebasan pers, penghapusan dwifungsi TNI, otonomi daerah dan hak sipil pada kelompok marginal selama Orde Baru adalah beberapa contoh komitmen Gus Dur pada demokrasi.

Uniknya Kelindan Identitas
Lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil, anak sulung KH Wahid Hasyim dan Ny. Hj. Siti Solichah ini mungkin diimpikan menjadi sang perintis atau sang penakluk. Nama ini diambil dari pendiri kekalifahan Ummayah di Eropa abad ke-8 Masehi.

Namun, nama Ad-Dakhil tidak terlalu dikenal. Akhirnya ia lebih memakai nama Wahid, mengikut modifikasi modern ayahnya yang memakai nama depan sang Kakek, KH Hasyim Asy’ari.

Hal serupa juga terkait tanggal lahirnya. Sebagian orang masih mencatat Gus Dur lahir pada 4 Agustus.

Padahal, sebagaimana keluarga pesantren, tanggal empat bulan delapan itu bukan dalam hitungan kalender Masehi, namun kalender Hijriyah, yaitu 4 Sya’ban 1359, yang setara dengan 7 September 1940.

Warna keislaman Gus Dur juga punya keunikan. Dari sisi ayah, tentu sudah masyur peran sang kakek, pendiri Nahdlatul Ulama, sekaligus juga penyumbang ide kebangsaan Indonesia.

Peran itu diteruskan ayahnya, KH Wahid Hasyim, sebagai anggota BPUPKI, kemudian menteri agama di tiga kabinet.

Sumbangsih yang paling kita ingat dari adalah rumusan frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” di sila pertama Pancasila yang mencirikan keterbukaan menampung semua elemen keyakinan di bangsa ini.

Namun, garis sang ibu, Nyai Siti Solichah juga punya cerita. Kakek Gus Dur di pihak ibu, KH Bisri Syansuri, meski dikenal cukup ketat dalam fiqih Islam, adalah pengajar pertama pesantren yang membuka kelas untuk perempuan.

Baca juga:  Misteri Ronaldo dan Kegagalan Brasil di Piala Dunia 1998

Warna itu diwarisi putrinya, Siti Solichah. Selepas wafatnya Wahid Hasyim di usia muda, ibu Gus Dur ini berjuang mandiri membesarkan keenam anaknya sembari tetap mengajar.

Tidak hanya itu, beberapa kali Nyai yang wajahnya sangat mirip Gus Dur ini tampil menjadi mediator konflik internal di tubuh NU.

Agaknya kelindan antara identitas tradisional pesantren-Jawa dan modernitas bermasyarakat ini sudah berpadu pada Gus Dur sejak kecil.

Ia adalah darah biru ulama karismatik, sekaligus insan yang terbilang paling awal mengenyam modernitas.

Orang yang Paling Mungkin Merangkul Semua Elemen
Gus Dur sedang berkuliah di Mesir, saat Indonesia mengalami gonjang-ganjing tragedi 1965. Ia juga secara terbuka mengaku memiliki garis keturunan Tionghoa. Sebagai tokoh, Gus Dur muda pertama kali dikenal sebagai penulis produktif di banyak media.

Demikian pula saat menjadi presiden, Aceh dan Papua adalah wilayah yang paling pertama ia prioritaskan untuk dikunjungi.

Apa arti semua fakta itu? Boleh dibilang, Gus Dur adalah orang yang paling pantas melakukan rekonsiliasi kebangsaan saat negeri ini memasuki reformasi.

Meski mengalami represi oleh pemerintah Orde Baru, Gus Dur tetap dihormati tokoh militer dan Golkar. Ia pun dihargai pejuang kemanusiaan yang banyak dibungkam di era ini.

Ia bisa merangkul kelompok Islam, demikian pula kelompok yang tersingkirkan seperti penduduk Papua dan warga keturunan Tionghoa.

Agak sulit membayangkan seperti apa wajah demokrasi dan kesatuan Indonesia, jika peralihan pemerintahan dari presiden Habibie, tidak diemban oleh Gus Dur.

Tunduk pada Hukum dan Demokrasi
Sayangnya, ideal demokrasi yang dijunjung oleh Gus Dur itu pulalah yang menyingkirkannya.

Gus Dur lengser adalah suatu proses unik yang sulit untuk disebut tidak demokratis. Pasalnya peristiwa politik itu memang menempuh jalur demokrasi yang sah, lewat ketetapan MPR.

Baca juga:  Soeharto Berhenti bukan Mundur

Namun, alasan yang diusung, kasus Bulogate dan Bruneigate, tidak berakhir dengan putusan bersalah pengadilan. Ini melangkahi etika demokrasi yang juga harus menekankan supremasi hukum.

Herannya, secara reflektif kita juga harus mengakui, naiknya Gus Dur sebagai presiden juga adalah akrobat dalam politik dan berdemokrasi.

Saat PDI-Perjuangan menjadi pemenang pemilu, tentu orang berharap calon presiden yang mereka usunglah yang memerintah. Naiknya Gus Dur tentu tak terduga.

Dua peristiwa ini, naik dan turunnya Gus Dur sebagai presiden, menjadi pelajaran berharga dalam tata negara. Aturan pemilihan presiden langsung dan ketatnya proses pemakzulan presiden yang kini kita pakai, adalah buah manis dari dua peristiwa akrobat itu.

Mungkin tak banyak orang yang tahu, mengapa Gus Dur akhirnya memilih keluar dari istana negara, saat ia kukuh bahwa proses pelengserannya inkonstitusional dan cukup banyak yang rela mati mendukungnya?

Benar, sisi humanis Gus Dur meyakini tidak ada kekuasaan yang begitu penting untuk dipertahankan sampai harus mengorbankan rakyat.

Namun, Gus Dur baru benar-benar keluar dari istana, saat Lurah Gambir, memberikan surat perintah pengosongan istana. Ini demi mengajarkan konstitusi serta ketaatan pada hukum.

gus dur lengser
REUTERS/Supri/Dok.

Cerita ini mungkin sulit dipercaya, namun dinukil sejumlah orang di lingkar istana saat itu seperti Immanul Haq dan Luhut Panjaitan.

Disinilah kita melihat bahwa komitmen hukum dan demokrasi presiden yang wafat pada 30 Desember 2009 ini sangat total. Ia adalah contoh dimana praktik menjadi presiden dan demokrasi begitu erat mendekat.

Meski itu berarti kejatuhan dirinya, suami dari Sinta Nuriyah Wahid ini, tetap kukuh. **RS

Foto: Instagram/Gusdurian_jkt

Bagikan