Press "Enter" to skip to content

Membaca Blak-blakan Luhut Soal Indonesia Butuh Cina

Tanpa tedeng aling-aling, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan mengaku Indonesia memang butuh kerjasama dengan Tiongkok.

Sang Menko menyampaikannya dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin lalu (22/6) di Senayan. Dalam uraiannya, Luhut menjelaskan paling tidak tiga alasan mengapa Indonesia butuh negeri tirai bambu.

“Tiongkok itu mengontrol 18% ekonomi dunia. Nah ini punya dampak. Apalagi jarak kita dekat dengan dia,” ungkap Luhut sebagai alasan pertama.

Alasan kedua terkait itu, Luhut menegaskan pengaruh Cina memang besar sebagai kekuatan ekonomi selain Amerika Serikat. “Maka Anda suka tidak suka, senang tidak senang, mau bilang apa pun, Tiongkok ini kekuatan dunia yang tak bisa diabaikan,” tandasnya.

Luhut juga menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem bebas aktif dalam berhubungan dengan negara lain. “Kita nggak boleh berpikir sempit, karena dalam UUD 1945 pun kita bebas aktif. Maka kita harus bisa berhubungan sama semua negara di dunia untuk buat negara kita kuat,” lanjut Luhut.

Praktis, sejak omongan blak-blakan ini banyak media yang mengangkatnya sebagai topik menarik. Umumnya pemberitaan menilai menteri yang berurusan dengan investasi ini sedang melakukan pembelaan rasional atas langkah kerja sama pemerintah selama ini dengan Tiongkok.

Ini bukan kali pertama Luhut memberikan pernyataan yang mendukung hal tersebut. Sedari awal, menteri yang satu ini memang terkenal pantang mundur soal kebijakan Indonesia yang mengejar banyak proyek dan investasi dengan Tiongkok.

loading…



Upaya apologetik itu memang sangat terlihat, terutama saat Luhut menambahkan soal kriteria ketat yang diterapkan pemerintah dalam kerjasama dengan Beijing. Kriteria itu antara lain soal penggunaan tekonologi, transfer pengetahuan, pentingnya nilai tambah, perjanjian yang business to business (B2B) dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Baca juga:  Amerika Mengancam Tidak Membayar Utang ke Tiongkok

Demikian pula saat Luhut harus menyebut bahwa selain dengan Tiongkok, Indonesia juga membuka hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat dan negara-negara Timur Tengah. Entah lupa atau sengaja, Luhut tidak menyebut Jepang, Korea Selatan atau tetangga kita Singapura meski ketiga negara itu punya investasi yang juga cukup besar di Indonesia.

Terlepas apakah kriteria sepenuhnya dijalankan ketat atau seberapa besar porsi kerjasama dengan negara lain, agaknya pemerintah memang tidak bisa mengabaikan sentimen anti Cina yang begitu menyeruak belakangan ini.

Sejatinya mau kerjasama dengan negara dari kawasan manapun, apalagi jika bersifat B2B dan menguntungkan, harusnya tidak butuh pembelaan seperti ini, publik hanya perlu transparansi semata.

Namun, sama seperti narasi utang luar negeri, narasi kerja sama dengan Tiongkok memang bukan lagi persoalan ekonomi, ketenagakerjaan atau infrastruktur semata.

Isu komunisme serta sentimen yang agak rasial sering digoreng menjadi alasan penolak. Belakangan ketakutan akan penyebaran Covid-19 juga menjadi bumbu tambahan sentimen ini.

Mau tak mau, peran bumper Luhut sekali lagi harus terlihat menonjol. Alasan-alasan yang disampaikannya memang tegas menjawab keberatan-keberatan, meski tetap saja mungkin untuk didebat dan belum tentu meredakan sentimen. **RS

Ilustrasi: luhut.pandjaitan

loading…