Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berkali-kali telah menyerukan agar masyarakat waspada terhadap politik uang, terutama di tengah situasi pandemi.

Seruan berulang itu bukan sekedar dipicu kekhawatiran. Beberapa temuan politik uang bahkan telah sampai ke meja laporan lembaga ini.

“Sesuai informasi yang naik ke Bawaslu RI, sampai saat ini tercatat ada 23 kabupaten/kota yang tersebar di 11 provinsi yang diduga melakukan politisasi,” ungkap Anggota Divisi Penindakan Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangan tertulis di situs Bawaslu.

Pelanggaran itu umumnya berupa penempelan wajah calon petahana di bantuan pemerintah bagi yang terdampak Covid-19.

Ratna menilai hal ini tidak etis. Bantuan yang seharusnya disalurkan untuk tujuan kemanusiaan justru diperalat untuk kepentingan kontestasi di Pilkada.

“Saya ingatkan jika memberikan bansos kiranya tidak ada maksud dan tujuan tertentu. Apalagi sudah ada instruksi langsung dari presiden,” tegasnya.

Saat menjadi pemateri dalam Webinar bertayang digelar UNILA, Kamis (14/5), Ratna juga menyampaikan perhatian khusus Bawaslu terkait kampanye terselubung dan politik uang di masa pandemi ini.

“Dalam kondisi seperti sekarang, masyarakat benar-benar memerlukan bantuan. Sehingga ada kekuatan baru untuk memberikan uang atau memberikan barang, tapi sebagai kepentingan politik, terutama dari calon petahana,” lanjut Ratna.

Praktik politik uang, terutama yang dilakukan oleh petahana, sebenarnya sudah cukup tinggi sebelum masa pandemi Covid-19 sekarang.

Meski demikian, semangat kelompok masyarakat untuk melaporkan praktik-praktik tersebut semakin meningkat beberapa waktu belakangan.

Namun, dikhawatirkan partisipasi itu akan menurun di tahun ini, mengingat tingginya kebutuhan akan bantuan serta sulitnya akses untuk melapor karena pembatasan fisik. Hal-hal terkait kebutuhan hidup sehari-hari menjadi salah satu faktor penyebab politik uang.

Sebagaimana diketahui, dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak di tahun ini, 230 diantaranya berpotensi diikuti oleh petahana.

Baca juga:  Arsitektur Rumah Pasca Pandemi

Persentase sebesar ini mengisyaratkan potensi untuk ditungganginya bantuan pemerintah untuk berkampanye cukup besar.

Dewi mengingatkan, hal ini akan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi seluruh elemen pemilihan baik masyarakat atau lembaga penyelenggara.

Bawaslu sendiri telah meluncurkan program seperti Desa Bebas Politik Uang dan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP).

Kedua program ini diharapkan bisa menjaring relawan dan masyarakat yang bisa menolak politik uang. **RS

Foto: Bandaaceh.bawaslu.go.id

By FOKAL

Faktual, objektif, dan kontekstual.