Press "Enter" to skip to content

Polemik Usulan New Normal di Indonesia

Istilah new normal semakin menjadi wacana. Apalagi semenjak Presiden Joko Widodo menyerukan kita harus rela hidup berdampingan dengan Covid-19.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto memastikan, usulan hidup berdampingan dan istilah new normal ini bukanlah lepas tanggung jawab atau pelonggaran yang menganggap enteng pandemi.

Menurutnya, ini lebih menitikberatkan perubahan budaya masyarakat agar berperilaku hidup sehat.

“New normal adalah perubahan budaya. Selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, memakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan, dan seterusnya,” ujar Yuri sebagaimana dikutip Kompas, Selasa (19/5).

Perubahan ini juga menyangkut perubahan dalam paradigma kesehatan serta banyak aspek layanan lain seperti pendidikan atau pemerintahan.

“Misalnya saja,” menurut Yuri, “Layanan kesehatan akan mengedepankan cara online. Nanti dari konsultasi akan ditentukan kapan ketemu dokter jika diperlukan. Mengedepankan itu bukan mengharuskan, tetapi tergantung kondisi dan situasi.”

Ini juga akan menyangkut perubahan dalam pola bisnis, perilaku kerja, serta kebiasaan dalam berinteraksi mau tidak mau harus dialami masyarakat, supaya dapat berdampingan dengan Covid19, tanpa risiko penularan yang besar.

Pertimbangan untuk menerapkan new normal sebenarnya wajar. Sebagaimana diketahui, vaksin untuk infeksi virus Corona jenis baru ini belum akan tersedia dalam waktu dekat. Sementara ekonomi dan banyak aspek hidup bernegara lain sudah harus kembali dikerjakan.

Meski demikian, usulan ini dinilai belum matang dan tergesa-gesa.

Pengajar sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai pemerintah tidak melakukan kajian yang memadai untuk memasuki skenario new-normal.

“Jika yang dimaksud new normal oleh pemerintah adalah karakter masyarakat dengan pola hidup tertentu, hal itu sebenarnya sudah berlaku dengan PSBB. Namun kebiasaan itu lebih banyak ditemukan di masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi,” ungkap Ubedilah dalam wawancara Tempo (18/5).

Baca juga:  Jenazah Direbut Paksa di Manado, Contoh Ketaksiapan New-Normal

New normal sendiri membutuhkan investasi yang cukup besar, karena akan mengubah banyak hal dasar dalam keseharian.

Interaksi di dunia kerja, transaksi bisnis di keseharian, protokol kesehatan di tempat publik, moda transportasi umum serta banyak hal lain butuh payung hukum, penegakan serta kedisiplinan warga.

Jika tidak ada sosialisasi dan perangkat yang memadai namun buru-buru diterapkan ini dinilai akan berakibat fatal.

“Itu sama saja pemerintah membuka sebuah lapangan untuk bunuh diri massal,” tegas Ubedilah. **RS

Bagikan