Per 1 Mei 2020 iuran BPJS Kesehatan resmi turun. Penurunan ini ada bagi segmen peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP).

Keputusan ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Pasal 34 Perpres 75/2019.

Dengan demikian, iuran jaminan kesehatan di segmen tadi kembali pada Perpres 82/2018, yaitu sebesar Rp 80.000 untuk kelas 1, Rp 51.000 untuk kelas 2, dan Rp 25.500 untuk kelas 3.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf menyatakan pihaknya berkomitmen sebisa mungkin agar pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan nasional dan kartu Indonesia sehat ini tidak terhambat. Terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah wabah Covid-19.

“Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU sesuai Putusan MA per 1 Mei 2020 ini, kami harapkan dapat membantu dan tidak membebani masyarakat,” ungkap Iqbal dalam keterangan tertulisnya Kamis (30/4).

Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan penurunan berlaku untuk pembayaran sejak April 2020. Iuran untuk Januari-Maret 2020 tetap mengacu Perpres 75/2019 yaitu sebesar Rp 160.000 untuk kelas 1, Rp 110.000 untuk kelas 2 dan Rp 42.000 untuk kelas 3.

Penurunan ini juga hanya untuk segmen peserta mandiri PBPU dan BP. Segmen lain peserta lain seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) masih mengacu pada Perpres 75/2019.

Kenaikan iuran jaminan kesehatan pada Januari lalu telah mendorong sebagian warga menurunkan kelas perawatan. Dalam catatan BPJS, terdapat 372.924 peserta mandiri yang memilih turun kelas perawatan sebelum kenaikan tarif diberlakukan.

Dengan penurunan iuran, apakah ada kemungkinan peserta yang turun kelas itu bisa kembali ke kelas semula?

Iqbal tak menampik kemungkinan tersebut. Namun, ia menjelaskan persyaratan pengajuan perubahan kelas masih sama.

Baca juga:  Polemik Wisata Masyarakat Baduy

Perserta jaminan kesehatan dapat melakukan perpindahan setelah satu tahun di kelas perawatan sebelumnya. Perubahan ini juga harus diikuti perubahan kelas rawat seluruh anggota keluarga. Jika diajukan pada masa bulan berjalan, maka perubahan baru akan diberlakukan di bulan setelahnya.

“Pengajuan dilakukan dengan melampirkan persyaratan administratif seperti kartu keluarga, buku tabungan dan formulir autodebet. Bisa lewat aplikasi Mobil JKN, pusat layanan atau layanan langsung,” papar Iqbal.

Meski demikian pihak BPJS mengakui layanan offline saat ini memang terbatas dikarenakan pandemi Covid-19. Layanan lewat Mall Pelayanan Publik tentu tak bisa dilakukan, demikian pula layanan di kantor BPJS lokal menjadi lebih terbatas. **RS

Sumber: Kompas, Bisnis

By FOKAL

Faktual, objektif, dan kontekstual.