Press "Enter" to skip to content

I.J. Kasimo untuk Politik Bermartabat

Seorang sahabat suatu waktu menyodorkan buku coklat berjudul Politik Bermartabat: Biografi I.J. Kasimo. Saya terdiam beberapa saat.

Diam saya kali itu bukan karena tidak tahu berterima kasih. Saya malah mengingat-ingat siapa gerangan Kasimo hingga dibuatkan biografi? Orang macam apa dia?

Barangkali saya adalah bukti kerdilnya daya ingat pemuda masa kini, yang sebagian besar memorinya dijejali banyak hal lain. Barangkali saya termasuk mereka yang ‘kering’ keIndonesiaannya, sehingga wajah “bapak sendiri” tidak tahu. Saya jujur akui itu.

Menebus ‘dosa’ itulah, saya lantas mencari tahu lebih soal sosok ini.

Keluarga Priyayi Sederhana
Dilahirkan di Yogyakarta, 10 April 1900, dari pasangan Ronosentiko dan Dalikem, Kasimo Hendrowahyono adalah anak keempat dari sebelas bersaudara.

Ayahnya adalah prajurit yang mengabdi di Keraton Kesultanan Yogyakarta, sedangkan ibunya sehari-hari berjualan di pasar.

Meski dianggap terpandang, namun kehidupan keluarga ini menampil pameo dadi priyayi kuwi garang ning garing, menjadi priyayi itu bergengsi tetapi miskin. Amat jauh dari kemewahan.

Kasimo tumbuh sebagai anak yang jarang bermain. Hari-harinya dihabiskan antara membantu ibu, membantu kakek dan nenek lalu sekolah.

Ini berlanjut hingga ia berjumpa dengan Pater Franciscus van Lith, SJ yang mengajaknya melanjutkan sekolah di Muntilan. Sekolah ini adalah sekolah guru swasta yang diakui gubermen, sehingga lulusannya bisa bekerja sebagai pegawai pemerintahan kolonial.

Awal Kesadaran
Tapi siapa sangka, justru di Muntilan lah kuncup-kuncup kecintaan Kasimo pada Indonesia, mulai tumbuh dan semakin lebat. Ia mengasah diri dengan membaca dan menajamkan diri dengan mengikuti klub diskusi.

Di Muntilan pula ia berkarib dengan R.M. Djajoes (kelak menjadi Mgr. Adrianus Djajasepoetra, Uskup Jakarta, 1954-1970) dan Soegija (kelak menjadi Mgr. Albertus Soegijapranata SJ, Uskup Semarang, 1940-1964 dan pahlawan nasional). Mereka kerap berdiskusi soal dampak sosial dari penjajahan Belanda.

Baca juga:  Pendidikan Kaum Tertindas

Lepas dari Muntilan ia pindah ke Bogor, masuk sekolah pertanian. Ia kemudian bekerja sebagai pegawai perkebunan pemerintah Belanda.

Saat bekerja menjadi pengawas buruh, Kasimo mengalami konfrontasi pertamanya dengan sistem kolonial Belanda.

Bermula ketika ia menampung buruh bagian lain yang dipecat. Pimpinan menuduhnya merusak ketertiban kerja. Lebih parah, Kasimo bahkan mendapat cacian apejongen, anak kera. Mendengar itu, amarahnya meledak, ia melawan. Akhirnya ia dipindahkan menjadi guru sekolah pertanian di Tegal.

Berjuang Total di Politik
Meski sudah mapan, agaknya pengalaman-pengalaman itu membentuk Kasimo untuk peduli pada nasib bangsa. Bulan Agustus 1923 ia bersama beberapa teman yang pernah sekolah di Muntilan mendirikan Pakempalan Politik Katolik Djawi (PPKD). Inilah perjuangan awal Kasimo di bidang politik.

Mereka mencoba menjawab tantangan Pater Jan van Rijckevorsel yang pernah menganjurkan agar orang-orang Jawa berorganisasi. Tidak terlena dengan kehidupan beragama yang terbatas sekitar altar, doa dan ibadah.

Kiprah politik itu pun berlanjut, saat Juli 1930, Kasimo menjadi anggota Volksraad, dewan rakyat bentukan pemerintah Belanda.

Disana ia dikenal garang dalam menyerukan kemerdekaan Indonesia, termasuk menandatangani Petisi Soetardjo.

Di zaman Jepang, Kasimo merasakan pahitnya tahanan dan diperlakukan tidak manusiawi selama 53 hari. Kejadian ini menyebabkan ia mengambil keputusan yang sangat revolusioner: Kasimo membenarkan revolusi Indonesia.

Ia juga menyerukan bahwa seorang Katolik Indonesia wajib ikut berjuang, bahkan jika perlu berkorban bagi revolusi.

Semangat itu tidak surut selepas Indonesia merdeka. Kasimo sempat menjabat sebagai menteri muda dan menteri empat kabinet sepanjang era revolusi fisik.

Perannya yang paling diingat sebagai anggota kabinet adalah saat menelurkan Kasimo Plan, demi menyelesaikan masalah ekonomi dan ketersediaan pangan.

Baca juga:  Soe Hok-Gie… Sekali Lagi: Buku Pesta dan Cinta di Alam Bangsanya

Program-progam seperti ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, persediaan benih dan alat produksi serta distribusi penduduk lewat transmigrasi adalah isi dari plan Kasimo, yang menjadi dasar untuk pembangunan pertanian Indonesia.

Dalam berpolitik, Kasimo sangat mengedepankan prinsip politik yang bermartabat.

Pria yang bernama baptis Ignatius Joseph suka mengulang motto salus populi supremalex, yang menegaskan bahwa kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi.

Itu pula yang membuatnya tidak lekat dengan jabatan. Saat berbeda prinsip dengan pemerintahan Soekarno pasca pemilu 1955, Partai Katolik yang dipimpinnya tidak masalah jika berada di luar kabinet.

Barangkali itu juga yang membuatnya tidak populer. Hingga, seperti yang saya alami, cukup banyak generasi sekarang yang tidak mengenal kiprahnya.

Tapi, itu tak pernah mengurangi kiprahnya mengusung politik bermartabat. **YDR

Bagikan