Haruskah Kita Menunda Pilkada 2020?

Pilkada.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyarankan agar pelaksanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 2020 sebaiknya ditunda.

Hal itu disampaikan Terawan dalam Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada Serentak Tahun 2020, Sabtu (16/5).

Ia mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada serentak ini dilakukan selepas badan kesehatan dunia WHO mencabut status pandemi untuk Covid-19.

“Soalnya, kalau pandemiknya belum berhenti, pandemik yang ditetapkan WHO ini belum berhenti, rasanya semuanya masih unpredictable, karena ini adalah situasi dunia,” ucap Terawan seperti dikutip Antara.

loading…


Penundaan untuk Pilkada 2020 sudah menjadi wacana sejak munculnya pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Perppu ini menjadi payung untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, yang seharusnya dilangsungkan pada 23 September 2020, menjadi 9 Desember 2020.

Dalam Perppu juga diatur penetapan penundaan selanjutnya bisa dilakukan atas persetujuan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah dan DPR. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat KPU bisa tegas menentukan usulan penundaan.

“Jika memang sangat sulit, maka tidak perlu ragu melakukan penundaan hingga 2021,” ungkap Titi.

Pasalnya, kondisi saat ini cukup berat bagi KPU. Karena jika pemilihan digelar pada Desember, maka tahapan sudah harus dilakukan mulai Juni.

“Padahal, banyak hal yang harus disiapkan KPU untuk menyesuaikan penyelenggaraan di tengah pandemi. Hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu sangat singkat,” lanjutnya.

Penundaan memang akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan Pilkada. Salah satu yang ditengarai adalah makin besarnya potensi kecurangan yang dilakukan oleh calon petahana.

Meski demikian, tetap melaksanakan pemilihan di tengah kondisi pandemi memang jauh lebih berisiko.

Baca juga:  Glenn Fredly dan Kado Terakhir kala Pandemi

Bagaimana dengan alternatif lain seperti tetap melaksanakan Pilkada sesuai jadwal namun dengan e-voting?

Sayangnya hal tersebut justru jauh lebih tak mungkin. KPU dan Bawaslu sejak awal April lalu telah mengisyaratkan sistem yang ada belum siap untuk meladeni pemilu dengan e-voting.

Kita baru memanfaatkan perangkat daring untuk e-rekap dan masih punya sekian banyak masalah dengan data pemilih. **RS

Ilustrasi: kpu_ri

loading…


About FOKAL

[Hoax] Jangan bilang siapa-siapa.