Press "Enter" to skip to content

Amerika Mengancam Tidak Membayar Utang ke Tiongkok

Pemerintah Amerika Serikat kembali menyampaikan kemungkinan mereka tidak akan membayar utang kepada Tiongkok sebagai hukuman atas kasus Covid-19.

Pernyataan ini telah berkali-kali disampaikan sejak April lalu di sejumlah kesempatan pidato resmi Gedung Putih.

Tiongkok adalah salah satu kreditur terbesar bagi pemerintah AS, setelah Jepang. Data The Balance pada Februari 2020 menyatakan, Tiongkok memegang treasury negeri Paman Sam sebesar US$ 1,09 triliun. Ini mencapai lebih 15% dari keseluruhan treasury AS yang dipegang negara asing.

Tiongkok telah melakukan ekspansi investasi ke banyak negara, termasuk AS sebagai bentuk dari strategi penjualan produknya.

Dalam konteks yang demikian, tindakan pemerintahan Trump dinilai akan menimbulkan bencana besar dalam perdagangan internasional.

Usahawan dan kolumnis ekonomi Amerika, John Foley, dalam kolomnya di Reuters menyebut tindakan ini tak ubahnya ‘perang nuklir’ ekonomi.

“Imbas paling besar adalah status dolar sebagai mata uang cadangan dapat kacau, merusak pasar dunia, dan memperlambat jalannya penanganan pandemi yang berimbas pada kerusakan ekonomi berikutnya,” demikian tulis Foley.

Dalam pandangan Foley, hal-hal buruk tersebut dapat terjadi karena Tiongkok membeli obligasi AS melalui banyak pihak perantara di luar negeri.

Departemen Keuangan AS jelas tak bisa memetakan satu per satu debitur Tiongkok dengan beragam latar belakang. Baik dari pemerintah, individu, sampai perusahaan yang terkoneksi negara Tiongkok.

Satu-satunya cara adalah dengan mendefault seluruh obligasi luar negeri AS. Tindakan ini sebenarnya tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan konstitusi Amerika saat ini.

Kebanyakan pengamat menilai, pernyataan-pernyataan kontroversial pemerintahan Trump saat ini hanyalah strategi politik jelang pemilihan presiden, yang merupakan periode kedua bagi Donald Trump.

Agaknya, presiden yang juga pebisnis kawakan Amerika tersebut tengah memainkan narasi politik pada pemilihnya dengan menyalahkan Tiongkok atas apa yang menjadi kekurangannnya di periode pertama.

Baca juga:  IA-CEPA Babak Baru Kerjasama Indonesia-Australia

Dalam kebijakan ekonominya, pemerintahan Trump selama ini telah menaikkan pinjaman ekonomi secara agresif.

Bukannya mengurangi defisit ketika ekonomi sedang kuat, Trump justru menambah lebih banyak utang demi membiayai insentif pemotongan pajak dan lonjakan belanja negara.

Sebelum pandemi Covid-19, rasio utang bahkan telah mencapai 80% dari PDB AS. **RS

Foto: Unsplash

Bagikan