Press "Enter" to skip to content

Ridwan Kamil: Bantuan Tidak Pakai Kuota-kuotaan

“Data akan kami koreksi. Provinsi Jawa Barat tidak pakai kuota-kuotaan. Kami akan menyelesaikan semua. Kalau dari APBN kurang, kita isi dari provinsi, dan lain-lainnya,” demikian tegas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat finalisasi data penerima bansos warga terdampak Covid-19, bersama bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Rapat ini berlangsung melalui telekonferensi pada Senin sore (20/4).

Meski menegaskan bahwa bansos ini hanya untuk warga yang benar-benar membutuhkan, Ridwan Kamil berharap tidak ada warga yang terabaikan. Untuk itu, ia mencanangkan agar data keluarga yang membutuhkan dapat diupdate lewat RT dan RW di tiap kabupaten/kota.

Menurutnya cara ini dapat meredam gejolak dan memastikan bantuan tepat sasaran. Sedari awal bantuan akan diupayakan menjangkau semua, sehingga tidak perlu diberikan kuota khusus per wilayah.

“Kalau dari RW misalkan yang masuk sepuluh, maka kita akan penuhi sepuluh juga. Syaratnya semua harus tandatangan surat tanggung jawab mutlak oleh kepala dinas sosial kabupaten/kota, sehingga data bisa dipertanggungjawabkan, by name by address,” jelasnya.

Gubernur memberi tenggat waktu kepada tiap bupati/wali kota untuk menyetorkan data final ke Pemprov hingga Sabtu minggu ini (25/4).

Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menjelaskan ada sembilan pintu bantuan yang dapat dimanfaatkan bagi warga terdampak Covid-19. Dari pemerintah pusat ada program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako yang ditujukan untuk warga miskin sebelumnya. Bahkan, untuk kartu sembako ditambah 1 juta paket selama pandemi Covid-19.

Demikian pula, untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi ada bantuan tambahan sembako Presiden, terkait pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi wilayah sekitar Jakarta.

Sementara itu enam pintu bantuan lainnya diperoleh dari pos bantuan kementerian sosial, dana desa, bantuan bagi kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan, progam sembako Pemprov Jabar, bantuan bupati/wali kota dan gerakan kemanusiaan pembagian makanan.

Baca juga:  Waspadai Penularan Covid-19 di Pasar Tradisional

Gubernur menggarisbawahi penekanan Mendagri yang meminta bupati/wali kota merealokasi anggaran bantuan minimal 10 persen dari anggaran daerah. “Kita harus berpartisipasi. Untuk kebutuhan darurat ini tolong geser anggaran. Proyek pembangunan tidak akan berlangsung jika situasinya tetap seperti sekarang ini,” tutupnya. **RS

Sumber: humas.jabarprov.go.id

loading…