Press "Enter" to skip to content

Luhut vs Said Didu: Etika Kritik di Saat Kritis

Akhir Maret lalu, menteri kesehatan Selandia Baru dikritik karena melanggar protokol lockdown Covid-19 yang baru diberlakukan di negerinya. dr. David Clark kedapatan mengajak keluarganya jalan-jalan di pantai. Ia sendiri telah mengaku bersalah dan mengajukan pengunduran diri.

Namun, karena situasi genting, Perdana Menteri Jacinda Arden menangguhkannya. Arden hanya menurunkan Clark ke posisi paling rendah di kabinet.

“Dalam kondisi normal saya pasti akan memecat menteri kesehatan. Dia bersalah, tidak ada alasan. Tapi sekarang prioritasnya adalah perjuangan kolektif kita melawan Covid-19, tidak boleh ada guncangan besar,” ujar Arden kala itu.

Nampaknya kebanyakan rakyat Selandia Baru mengerti prioritas perdana menteri mereka, semarah apapun mereka pada perilaku Clark. Terbukti, keputusan itu tidak menuai protes lagi. Inilah yang kita mengerti sebagai bentuk kedewasaan masyarakat dan sensitivitas saat krisis.

Di kala krisis selayaknya ada sikap sepenanggungan yang lebih. Ada sejumlah kritik dan komentar yang mungkin akan biasa saja dialamatkan ke pemangku kebijakan di kala normal, namun seeloknya tidak diumbar di saat kita mengalami krisis. Sebab kita butuh kesatuan dan kekompakan lebih dari pada situasi biasa.

Sayangnya, dalam hal ini kita mungkin belum sedewasa masyarakat Selandia Baru. Wacana perseteruan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dengan pihak Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang terjadi belakangan ini, adalah contoh terjelas kurangnya sensitivitas kita kala krisis.

Said Didu memulai dengan mengunggah kritik di channel youtube pribadinya pada Jumat (27/3). Ia menilai Luhut, terlalu mementingkan investasi dan tidak mendukung penanganan pandemi Covid19.

Kritik Said sebenarnya sah-sah saja, meski bisa didebat mengingat fokus dan porsi kerja Luhut memang pada investasi. Namun, penyampaian di video itu memang kontroversial. Said dengan pedas menyebut “… di pikiran Luhut hanya uang dan memang karakternya begitu.”

Penyajian inilah yang membuat telinga merah. Juru bicara Kemenko Marinves, Jodi Marhadi sampai membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Sontak, sekian banyak pihak yang selama ini berseberangan dengan pemerintah pun gigih membela Said Didu.

Baca juga:  Sudah Siapkah Indonesia dengan E-Learning?

Apa yang kita dapat dari ribut-ribut wacana ini? Tidak ada selain rusuh dan misuh-misuh. Lebih buruk adalah dihidupkannya lagi sentimen pilpres 2019, atau lebih tepatnya sentimen anti Jokowi. Hal yang kontraproduktif karena di tengah pandemi seperti ini, kita butuh lebih kompak dan bersatu.

Di sinilah semestinya kita memiliki kedewasaan dan sensitivitas saat krisis. Pemerintah bukannya tidak bisa dikritik selagi kita mengalami krisis, namun eloknya itu bukanlah kritik yang menyerang pribadi atau menyulut perpecahan. Ada etika untuk kritik di kala krisis. **RS

Bagikan