Di tengah situasi yang kurang mengenakkan selama masa pandemi Covid-19, kita tersentak oleh sejumlah kejadian yang lebih tidak mengenakkan. Yaitu ditolaknya pemakaman jenazah, yang meninggal karena positif atau menjadi suspect infeksi virus tersebut. Setidaknya sudah ada beberapa kasus penolakan tersebut di beberapa desa di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Jawa Barat.

Penolakan tersebut sangat melukai sisi kemanusiaan. Pemakaman jenazah yang positif maupun suspect Covid-19 itu sendiri sebenarnya sudah sangat membatasi keluarga untuk terlibat, tidak bisa lagi melepas dengan ‘layak’ seperti situasi normal. Maka perlakuan warga yang menolak tentu jauh lebih melukai.

Pemerintah, lewat juru bicara Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto, telah berkali-kali menegaskan, bahwa pemakaman jenazah yang terindikasi Covid-19 sebenarnya sudah sangat aman dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Tidak berdampak apapun pada warga di sekitar wilayah pemakaman.

“Enggak bahaya, kan sudah dilakukan dan mengikuti prosedur yang seharusnya,” tegasnya kembali pada konferensi pers Rabu (1/4).

Sejumlah protokol yang pasti akan diselenggarakan untuk pemakaman jenazah terindikasi Covid-19 antara lain terkait proses pembungkusan jenazah yang sangat tertutup dan ketat pengerjaannya, keharusan jenazah dimakamkan dalam waktu tidak lebih dari empat jam setelah meninggal, serta pembatasan pengantar jenazah dan mereka wajib mengenakan APD.

Lantas mengapa kebanyakan masyarakat masih ada yang menolak? Sejauh ini memang lebih banyak karena kepanikan dan kurangnya pemahaman terkait penularan penyakit tersebut.

Virus penyebab Covid-19, sebagaimana virus lainnya, membutuhkan inang sel hidup untuk bertumbuh. Virus ini juga terbilang berukuran cukup besar sehingga tidak menembus plastik rangkap khusus yang dipakai untuk membungkus jenazah. Maka, sepanjang prosedur pemakaman mengikuti protokolnya – dan selama ini memang selalu ketat diterapkan – tidak perlu ada yang dikhawatirkan.

Upaya untuk mensosialisasikan hal ini memang perlu terus dibantu oleh semua pihak, terutama pemerintah lewat pimpinan lokal dan penyuluh kesehatan. Namun, lebih jauh demi memberi rasa aman pada keluarga, pemerintah juga perlu menjamin keamanan pemakaman jenazah yang terindikasi Covid-19.

Baca juga:  Keluarga: Sekolah Tanpa Ijazah

Komitmen pemerintah daerah, seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan mengumpulkan dan memastikan pimpinan lokal tidak lagi menolak jenazah, atau seperti Walikota Bekasi, Rahmat Effendi yang mengeluarkan surat edaran khusus terkait jaminan protokol kesehatan penanganan jenazah Covid-19 – nampaknya bisa menjadi contoh untuk memberi rasa aman tersebut.

Pasien yang meninggal karena Covid-19, bukanlah ancaman kesehatan. Bukan pula aib yang mesti jauh dihindari. Kemanusiaan hendaknya jangan semakin parah dilukai. **RS

Foto: Pixabay

By FOKAL

Faktual, objektif, dan kontekstual.