Press "Enter" to skip to content

Ekonomi Indonesia kena Dampak Covid-19?

“Ekonomi negara G-20 akan mengalami guncangan pada paruh pertama tahun ini dan akan berkontraksi pada tahun 2020 secara keseluruhan,” tulis Moody’s Investor Services.

Dalam riset bertajuk Global Macro Outlook 2020-21 yang dirilis akhir Maret ini, lembaga pemeringkat internasional itu menyajikan prediksi terbaru pertumbuhan ekonomi dua puluh negara akibat pandemi Covid-19. Moody’s memperkirakan, PBD riil sepanjang tahun 2020 dari negaranegara G-20 secara rata-rata akan ada di minus 0,5%, jauh di bawah perkiraan pada proyeksi awal November lalu dengan estimasi pertumbuhan sebesar 2,6%.

Meski demikian, tidak perlu sepenuhnya pesimis. Penurunan ini akan segera diikuti peningkatan di  tahun setelahnya yang diperkirakan bisa mencapai 3,2 %. Indonesia, bersama India dan Tiongkok juga  diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan positif meski ada di bawah estimasi 2019.

Hal serupa disampaikan oleh The Economist. Dalam revisi prediksinya, Indonesia diperkirakan akan mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 1%, sementara India di angka 2.9% dan Tiongkok sekitar 1%.

Angka-angka ini tentu dengan asumsi bahwa tidak ada pandemi susulan dan pemerintah tiap negara bekerja efektif dalam meredakannya. Para pemerhati ekonomi makro mengimbau, otoritas fiskal dan moneter tiap negara semakin meningkatkan stimulus melalui kebijakan yang mendukung pemulihan perekonomian.

Nampaknya pemerintah Indonesia telah mempersiapkan ke arah sana. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu lalu (1/4) menegaskan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, dengan pemberian stimulus kepada masyarakat yang terdampak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

“Dalam Perppu ini, salah satu stimulusnya adalah jaring pengaman sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Mengingat sektor yang paling banyak terpukul adalah usaha kecil-menengah,” ungkap Sri Mulyani.

Baca juga:  Siap-siap Bakal Ada Relokasi Pabrik ke Indonesia

Pemerintah, menurut Sri, memusatkan perhatian pada tiga hal. Pertama, kesehatan dan masalah kemanusiaan yang harus ditangani. Kedua, menjamin kondisi masyarakat terutama jaring pengaman sosial kepada masyarakat terbawah dan bagaimana kita melindungi sedapat mungkin sektor usaha ekonomi supaya mereka tidak mengalami damage dan bisa bertahan dalam situasi sulit. Dan ketiga, melindungi stabilitas sektor keuangan.

Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) sendiri telah siap untuk beberapa skenario dari yang positif bahkan hingga yang paling buruk. Skenario positif adalah pertumbuhan ekonomi sekitar 2,3 % dan skenario terburuk bisa minus 0,4 persen. Namun, Menkeu menegaskan masyarakat dan pelaku pasar tidak perlu khawatir berlebihan.

“Angka terburuk itu bukan untuk pesimis. Justru, hal ini dijadikan patokan pemerintah berusaha sekuat mungkin jangan sampai skenario terburuk itu terjadi. Tapi kalaupun terjadi kita sudah siap.” tutup Sri. **RS

Sumber: voaindonesia, money.kompas
Ilustrasi: pixabay

Bagikan